Staf Ahli Mendagri: Ahok Tak Mengerti Aturan

Kompas.com - 10/05/2013, 13:21 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mengerti aturan. Pasalnya, Basuki pernah berkomentar miring untuk menentang penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sejak ia menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI.

"Ahok tidak biasa bekerja dengan sistem, enggak mengerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju soal pembuatan e-KTP, ya enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan Komisi II," ujar Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat dihubungi wartawan, Jumat (10/5/2013).

Basuki juga disebutnya tidak etis menilai kinerja Kemendagri yang hanya membuang-buang uang triliunan rupiah untuk proyek e-KTP. Sebab, jabatan Wagub di bawah Kemendagri secara struktural.

Kendati demikian, ia mengakui, dalam penerapannya e-KTP memiliki berbagai kekurangan. Namun, hal tersebut hanya karena permasalahan pendistribusian. Untuk e-KTP di DKI, ia mengatakan, sudah direkam sebanyak 5.892.283 data. Dari jumlah itu, yang sudah dimasukkan datanya untuk pencetakan sebanyak 5.774.924 dan yang sedang didistribusikan mencapai 5.206.352.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat (3), e-KTP memuat kode keamanan berupa chip. Untuk dapat mengetahui kecanggihan e-KTP, kata Donny, hanya dapat dibaca dengan card reader, bukan melalui fotokopi.

"Makanya kami mendorong instansi pemerintah, pemda, lembaga perbankan, dan swasta agar siapkan kelengkapan teknis, termasuk card reader," kata pria yang juga merangkap jabatan sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu.

Sebelumnya, Basuki mengatakan bahwa sejak masih menjabat sebagai anggota DPR Komisi II Fraksi Partai Golkar, dia tak pernah menyetujui pembuatan e-KTP.  Saat itu, Basuki mengharapkan agar KTP dibuat seperti kartu ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) tiap-tiap kota sehingga dapat menghemat anggaran yang ada. Ia mencontohkan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga dapat digunakan sebagai ATM.

Melalui BPD, secara tidak langsung, warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP itu. Hal tersebut justru akan menguntungkan warga karena kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai. Menurutnya, penggunaan BPD tidak akan disalahgunakan, sebab syarat bank dinilai ketat. Namun, jika dalam penerapan kebijakan itu masih ada ketakutan untuk disalahgunakan, maka dapat dibuat double dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

    Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

    Nasional
    Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

    Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

    Nasional
    KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

    KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

    Nasional
    Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

    Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

    Nasional
    Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

    Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

    Nasional
    Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

    Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

    Nasional
    Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

    Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

    Nasional
    Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

    Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

    Nasional
    Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

    Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

    Nasional
    Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

    Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

    Nasional
    Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

    Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

    Nasional
    Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

    Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

    Nasional
    Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

    Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

    Nasional
    Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

    Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

    Nasional
    Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

    Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X