Staf Ahli Mendagri: Ahok Tak Mengerti Aturan

Kompas.com - 10/05/2013, 13:21 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mengerti aturan. Pasalnya, Basuki pernah berkomentar miring untuk menentang penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) sejak ia menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI.

"Ahok tidak biasa bekerja dengan sistem, enggak mengerti aturan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju soal pembuatan e-KTP, ya enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan Komisi II," ujar Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat dihubungi wartawan, Jumat (10/5/2013).

Basuki juga disebutnya tidak etis menilai kinerja Kemendagri yang hanya membuang-buang uang triliunan rupiah untuk proyek e-KTP. Sebab, jabatan Wagub di bawah Kemendagri secara struktural.

Kendati demikian, ia mengakui, dalam penerapannya e-KTP memiliki berbagai kekurangan. Namun, hal tersebut hanya karena permasalahan pendistribusian. Untuk e-KTP di DKI, ia mengatakan, sudah direkam sebanyak 5.892.283 data. Dari jumlah itu, yang sudah dimasukkan datanya untuk pencetakan sebanyak 5.774.924 dan yang sedang didistribusikan mencapai 5.206.352.


Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat (3), e-KTP memuat kode keamanan berupa chip. Untuk dapat mengetahui kecanggihan e-KTP, kata Donny, hanya dapat dibaca dengan card reader, bukan melalui fotokopi.

"Makanya kami mendorong instansi pemerintah, pemda, lembaga perbankan, dan swasta agar siapkan kelengkapan teknis, termasuk card reader," kata pria yang juga merangkap jabatan sebagai Kepala Pusat Penerangan Kemendagri itu.

Sebelumnya, Basuki mengatakan bahwa sejak masih menjabat sebagai anggota DPR Komisi II Fraksi Partai Golkar, dia tak pernah menyetujui pembuatan e-KTP.  Saat itu, Basuki mengharapkan agar KTP dibuat seperti kartu ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) tiap-tiap kota sehingga dapat menghemat anggaran yang ada. Ia mencontohkan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga dapat digunakan sebagai ATM.

Melalui BPD, secara tidak langsung, warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP itu. Hal tersebut justru akan menguntungkan warga karena kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai. Menurutnya, penggunaan BPD tidak akan disalahgunakan, sebab syarat bank dinilai ketat. Namun, jika dalam penerapan kebijakan itu masih ada ketakutan untuk disalahgunakan, maka dapat dibuat double dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

    Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

    Nasional
    Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

    Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

    Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

    Nasional
    Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

    Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

    Nasional
    Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

    Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

    Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

    Nasional
    RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

    RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

    Nasional
    ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

    ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

    Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

    Nasional
    Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

    Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

    Nasional
    Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

    Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

    Nasional
    Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

    Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

    Nasional
    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Nasional
    Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

    Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X