Anggota DPR Pembolos Jadi Caleg Lagi, Nekat!

Kompas.com - 10/05/2013, 12:26 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini kerap membolos dan maju lagi sebagai bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2014 dianggap nekat. Mereka dianggap tidak sadar dengan kegagalannya selama menjadi wakil rakyat. Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari di Jakarta, Rabu (10/5/2013).

"Fenomena nekat nyaleg itu sama seperti fenomena tidak mau mundur bagi pejabat yang terang-terang gagal dalam menjalankan tugasnya. Sudah jelas gagal masih nekat juga menjabat. Fenomena mundur isin (malu) ini menjangkiti politik nasional," ujar Hajriyanto.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, mencalonkan anggota DPR yang punya rekam jejak "hobi" membolos memang tidak melanggar undang-undang. Hal ini juga sama seperti caleg yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, atau terhukum pidana yang tuntutannya di bawah lima tahun. Meski secara legal tidak ada aturan yang disalahi, tetapi secara etika politik dipandang tidak elok.

"Semuanya itu bertentangan dengan tata krama politik (political fatsoen). Fenomena tidak adanya lagi fatsun politik ini memang semakin parah dalam perpolitikan nasional kita. Ini menunjukkan telah terjadinya dekadensi moral dalam perpolitikan kita," ujar Hajriyanto.


Secara struktur dan format politik di Indonesia, lanjutnya, sudah demokratis. Tetapi, substansinya masih jauh sekali dari mentalitas demokrasi yang berbudi luhur.

"Sikap-sikap gentleman sudah sulit sekali ditemukan. Yang ada adalah sikap-sikap legalistik yang penting lolos dari jerat atau celah-celah hukum," kata dia.

Mengenai perlu atau tidaknya data kehadiran dibuka ke publik, Hajriyanto pesimistis. Menurutnya, data kehadiran anggota Dewan hanya formalitas. Mereka menempelkan jari kemudian meninggalkan rapat. Yang terpenting, kata Hajriyanto, adalah kualitas kehadiran dari anggota Dewan dalam setiap kehadirannya.

"Datang rapat, berpartisipasi aktif dalam sidang, bicara, menyampaikan usulan, atau cuma diam saja? Atau bahkan cuma habis isi absensi terus pergi lagi? Ini yang perlu dilihat," ujarnya.

Seperti diberitakan, politisi PDI Perjuangan Sukur Nababan kembali maju sebagai bakal caleg periode 2014-2019. Selama menjadi anggota DPR periode ini, Sukur kerap tak hadir dalam rapat komisi hingga rapat paripurna. Ia sudah pernah dipanggil Badan Kehormatan DPR karena sering membolos. Dia bahkan sudah enam kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat apa pun di DPR. Hal inilah yang membuat BK DPR akhirnya bertindak. Surat panggilan pun dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit. PDI-P berdalih bahwa Sukur sakit keras.

Namun, menjelang Pileg 2014, Sukur dinyatakan sembuh dan bisa kembali maju sebagai caleg. Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut nomor 1.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

    Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

    Nasional
    BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

    BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

    Nasional
    Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

    Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

    Nasional
    Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

    Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

    Nasional
    Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

    Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

    Nasional
    Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

    Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

    Nasional
    Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

    Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

    Nasional
    Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

    Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

    Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

    Nasional
    Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

    Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

    Nasional
    Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

    Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

    Nasional
    Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

    Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

    Nasional
    Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

    Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

    Nasional
    Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

    Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

    Nasional
    Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

    Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X