Kompas.com - 10/05/2013, 11:22 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam satu tahun terakhir kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dapat membuat pencitraan bagi dirinya dengan membuka kembali kasus kematian aktivis buruh Marsinah.

Buruh arloji di Sidoarjo, Jawa Timur, itu ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 setelah menghilang tiga hari. Hingga kini, dalang pelaku pembunuhan belum terungkap.

"Kami harapkan, Presiden Yudhoyono yang akan datang tak lagi jadi presiden membuka kembali kasusnya. Tahun ini adalah 20  tahun peringatan kematian Marsinah. Sebelum berakhirnya kekuasaan, tidakkah Presiden Yudhoyono termotivasi membuat gebrakan dalam masalah ketenagakerjaan?" ujar anggota Komisi X DPR bidang ketenagakerjaan dan kesehatan, Rieke Diah Pitaloka, kepada Kompas, Jumat (10/5/2013) siang.

Menurut Rieke, seandainya dia bisa bertatap muka dengan Presiden, ia akan mengatakan, "Pak, ayo buat lagi pencitraan, tetapi pencitraan yang betul-betul meninggalkan citra, kesan bagi rakyat. Ini saat yang tepat, buka lagi kasus Marsinah, jadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya menerobos benteng penindasan terhadap rakyat pekerja."

Rieke menambahkan, negara harus hadir bagi rakyatnya. "Bahwa tak cukup investor datang, tetapi rakyat tetap kere. Usut lagi kasusnya, Pak. Tangkap pelakunya. Biar ada kenangan indah bagi kami, Bapak adalah presiden yang mengembalikan negara ini sebagai rechtstaat bukan machtsaat," lanjutnya.

"Seandainya saya ada kesempatan makan siang bareng atau ngopi sambil mendengarkan dentingan gitar permainan Presiden, saya akan menyanyikan sebuah cerita untuknya.

"Pak, ini tahun terakhir kekuasaan sebagai Presiden. Ini momentum yang pas betul untuk genjot kinerja pembantu-pembantu Bapak. Jadikan peristiwa pabrik kuali untuk membenahi ketenagakerjaan. Tangkap dan adili pelaku, juga oknum aparat yang terlibat. Kasus ini harus masuk ke ranah peradilan pidana, bukan hanya hubungan industrial," ujarnya.

Satu hal lagi, pinta Rieke, "Mohon diinstruksikan agar aparat TNI dan polisi tidak bertindak represif dalam konflik perburuhan."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Nasional
Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Nasional
Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.