Kompas.com - 10/05/2013, 11:22 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam satu tahun terakhir kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dapat membuat pencitraan bagi dirinya dengan membuka kembali kasus kematian aktivis buruh Marsinah.

Buruh arloji di Sidoarjo, Jawa Timur, itu ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 setelah menghilang tiga hari. Hingga kini, dalang pelaku pembunuhan belum terungkap.

"Kami harapkan, Presiden Yudhoyono yang akan datang tak lagi jadi presiden membuka kembali kasusnya. Tahun ini adalah 20  tahun peringatan kematian Marsinah. Sebelum berakhirnya kekuasaan, tidakkah Presiden Yudhoyono termotivasi membuat gebrakan dalam masalah ketenagakerjaan?" ujar anggota Komisi X DPR bidang ketenagakerjaan dan kesehatan, Rieke Diah Pitaloka, kepada Kompas, Jumat (10/5/2013) siang.

Menurut Rieke, seandainya dia bisa bertatap muka dengan Presiden, ia akan mengatakan, "Pak, ayo buat lagi pencitraan, tetapi pencitraan yang betul-betul meninggalkan citra, kesan bagi rakyat. Ini saat yang tepat, buka lagi kasus Marsinah, jadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya menerobos benteng penindasan terhadap rakyat pekerja."

Rieke menambahkan, negara harus hadir bagi rakyatnya. "Bahwa tak cukup investor datang, tetapi rakyat tetap kere. Usut lagi kasusnya, Pak. Tangkap pelakunya. Biar ada kenangan indah bagi kami, Bapak adalah presiden yang mengembalikan negara ini sebagai rechtstaat bukan machtsaat," lanjutnya.

"Seandainya saya ada kesempatan makan siang bareng atau ngopi sambil mendengarkan dentingan gitar permainan Presiden, saya akan menyanyikan sebuah cerita untuknya.

"Pak, ini tahun terakhir kekuasaan sebagai Presiden. Ini momentum yang pas betul untuk genjot kinerja pembantu-pembantu Bapak. Jadikan peristiwa pabrik kuali untuk membenahi ketenagakerjaan. Tangkap dan adili pelaku, juga oknum aparat yang terlibat. Kasus ini harus masuk ke ranah peradilan pidana, bukan hanya hubungan industrial," ujarnya.

Satu hal lagi, pinta Rieke, "Mohon diinstruksikan agar aparat TNI dan polisi tidak bertindak represif dalam konflik perburuhan."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Lengkapi Laporan Dugaan Kartel Minyak Goreng ke KPPU, Bawa Data Ekspor 4 Perusahaan Raksasa

MAKI Lengkapi Laporan Dugaan Kartel Minyak Goreng ke KPPU, Bawa Data Ekspor 4 Perusahaan Raksasa

Nasional
Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 64.354 KPM di Kepri

Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 64.354 KPM di Kepri

Nasional
Kemenkes: Jika Covid-19 Jadi Endemi, Pengobatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

Kemenkes: Jika Covid-19 Jadi Endemi, Pengobatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Nasional
KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

Nasional
Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Nasional
Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Nasional
Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Nasional
Reformasi 1998, Quo Vadis?

Reformasi 1998, Quo Vadis?

Nasional
Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.