Kompas.com - 10/05/2013, 09:47 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Minimnya kehadiran fisik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam setiap rapat masih menjadi sorotan publik. DPR didesak membuka data kehadiran para wakil rakyat sebagai dasar pertimbangan untuk kembali memilih yang bersangkutan pada Pemilu 2014. Seperti diketahui, sebagian besar anggota DPR 2009-2014 akan kembali maju pada pemilu mendatang.

Sorotan publik ini disampaikan kepada Ketua DPR Marzuki Alie, yang cukup aktif di media sosial Twitter. Pada Jumat (10/5/2013) pagi, akun @marzukialie_MA "diserang" oleh para pengguna Twitter. Isinya, mendesak agar sebagai Ketua DPR, Marzuki secara transparan meminta BK mengumumkan data kehadiran. Salah satunya dari akun aktivis sosial, Fadjroel Rachman, @fadjroel.

"TUNTUT Ketua DPR @MA_DPR upload nama 560 anggota DPR lengkap dg #ABSENSIbolos di http://www.dpr.go.id  agar rakyat tahu," tulis Fadjroel.

Menanggapi permintaan Fadjroel, Marzuki mengatakan, desakan itu bisa disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR. Menurutnya, sesuai tata tertib DPR, hal itu merupakan kewenangan BK. Marzuki mengaku sudah sering meminta agar BK melakukan cek fisik atas kehadiran para anggota DPR dan diumumkan melalui media.

"Minta BK utk mengumumkannya," jawab Marzuki.

Fadjroel membalas dengan menyatakan bahwa jawaban Marzuki mengecewakan. "Tidak usah di umumkan di media, mahal, duit lagi bro @marzukialie_MA upload #ABSENSIbolos 560 anggota DPR CUKUP di http://www.dpr.go.id," kata Fadjroel.

Bak gayung bersambut, jawab-menjawab antara Fadjroel dan Marzuki mengundang tanggapan para pengguna lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"@fadjroeL @marzukialie_MA gonjang ganjing wes. Anak SMA saja.. kalau bolos dilaporkan ke ortunya," tulis pemilik akun @husenarifin.

Marzuki mengatakan, masyarakat seharusnya mempertanyakan fraksi-fraksi di DPR yang selama ini keras menolak sistem tentang pencatatan kehadiran anggota melalui finger print. Menurutnya, ia telah meminta agar pencatatan kehadiran melalui alat sidik jari tak hanya saat kedatangan, tetapi juga ketika meninggalkan rapat. Namun, hal itu ditolak sejumlah fraksi.

"Apalagi sebelumnya dg manual, diumumkan juga, faktanya mereka absen penuh, lalu apa hasilnya? Setiap bulan lap sekjen, absen penuh. Makanya saya minta BK mengecek fisik sesuai perintah tatib, tp sampai sekarang BK belum melakukannya," kata politisi Partai Demokrat ini.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

    Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

    Nasional
    Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

    Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

    Nasional
    Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

    Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

    Nasional
    Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

    Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

    Nasional
    Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

    Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

    Nasional
    KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

    KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

    Nasional
    Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

    Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

    Nasional
    Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

    Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

    Nasional
    Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

    Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

    Nasional
    Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

    Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

    Nasional
    UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

    UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

    Nasional
    20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

    20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

    Nasional
    Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

    Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

    Nasional
    11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

    11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

    UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.