Napi Keluar Masuk Lapas, Kemhuk dan HAM Tak Boleh Angkat Tangan

Kompas.com - 10/05/2013, 09:07 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hukum dan HAM diminta tidak boleh angkat tangan menghadapi persoalan kehidupan para narapidana koruptor kelas kakap yang ternyata masih bisa keluar masuk sel tahanan. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, menilai, leluasanya para koruptor ke luar sel akan menyebabkan hilangnya efek jera.

"Ini Kemhuk dan HAM tidak boleh angkat tangan. Karena semua lapas ada di bawah kendali Kemhuk dan HAM, tinggal masalah keseriusan dan kesungguhan tanpa tebang pilih," ujar Indra saat dihubungi Jumat (10/5/2013). Dia mengatakan, jika ada bukti jelas ada aparat lapas yang bermain, maka Kemhuk dan HAM harus menindak tegas dengan memecat atau memutasi yang bersangkutan.

Di sisi lain, jika ada petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik, Kemhuk dan HAM sewajarnya memberikan penghargaan berupa kenaikan gaji atau pangkat. "Di sini kan ada masalah fasilitas, ada gaji reward yang kecil sehingga mereka rentan dengan suap di kehidupan sehari-hari," imbuh Indra.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan fakta hasil observasi KPK selama ini tentang kehidupan koruptor di balik sel. Hasilnya, para koruptor kelas kakap yang masih memiliki harta berlimpah ternyata sering keluar sel tahanan. Mereka kerap pulang ke rumah dan bahkan berjalan di pusat perbelanjaan.

Abraham juga mengutarakan bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sempat menghubunginya. Denny, sebut Abraham, sudah angkat tangan dengan persoalan napi yang keluar masuk sel. Denny pun meminta pertolongan KPK agar sejumlah tahanan korupsi dilimpahkan ke rutan Guntur.

Namun, Denny melalui pesan tertulisnya sudah membantah hal ini. Denny mengaku saat itu hanya membicarakan tentang izin sakit yang kerap digunakan napi untuk keluar dari dalam sel.

Melalui serial "tweet", Denny juga menuturkan klarifikasinya ke Abraham menyusul munculnya pernyataan Abraham itu. Selain itu, Denny juga menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap melakukan evaluasi atas penanganan narapidana dan tahanan, baik di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Nasional
Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Nasional
Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

Nasional
Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

Nasional
Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

Nasional
Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

Nasional
Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

Nasional
PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Berhasil atau Tidak, Laporkan Secara Utuh

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Berhasil atau Tidak, Laporkan Secara Utuh

Nasional
Terkendala Tingginya Kasus Covid-19, Komnas HAM Berupaya Selesaikan Laporan Akhir TWK

Terkendala Tingginya Kasus Covid-19, Komnas HAM Berupaya Selesaikan Laporan Akhir TWK

Nasional
Menkes: Kebutuhan Oksigen 2.500 Ton Per Hari, Kapasitas Produksi Hanya 1.700 Ton

Menkes: Kebutuhan Oksigen 2.500 Ton Per Hari, Kapasitas Produksi Hanya 1.700 Ton

Nasional
Aturan Makan 20 Menit, Mendagri: Upayakan Tak Mengobrol...

Aturan Makan 20 Menit, Mendagri: Upayakan Tak Mengobrol...

Nasional
11 Hari Terakhir, Kematian Harian Akibat Covid-19 di Atas 1.000 Kasus

11 Hari Terakhir, Kematian Harian Akibat Covid-19 di Atas 1.000 Kasus

Nasional
Warga Diminta Serahkan Fotokopi KTP Saat Vaksinasi, Puan: Jangan Sampai Disalahgunakan Oknum

Warga Diminta Serahkan Fotokopi KTP Saat Vaksinasi, Puan: Jangan Sampai Disalahgunakan Oknum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X