Kisah KPK Memburu Mobil-mobil Mewah Terkait Luthfi Hasan

Kompas.com - 10/05/2013, 08:45 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Rabu, 20 Maret 2013, Kompas menulis, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri dugaan kepemilikan mobil mewah Toyota FJ Cruiser atas nama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Saat itu, KPK sebenarnya sudah menyita satu mobil Toyota FJ Cruiser yang diduga dikuasai teman dekat Luthfi, Ahmad Fathanah.

Namun, KPK sempat kehilangan jejak keberadaan mobil seharga sekitar Rp 1 miliar tersebut. Sejumlah tempat yang diduga jadi tempat menyimpan mobil mewah Luthfi disambangi penyidik. Awal Mei lalu, penyidik KPK menemukan keberadaan mobil Toyota FJ Cruiser milik Luthfi. Dua Toyota FJ Cruiser itu pun kini sudah berada dalam penyitaan KPK.

Cerita betapa sulit KPK menemukan mobil mewah yang diduga terkait Luthfi ini bukan hanya untuk Toyota FJ Cruiser itu. Sejumlah mobil mewah terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disangkakan kepada Luthfi juga susah dicari. Setidaknya ada empat mobil mewah lagi terkait dugaan TPPU oleh Luthfi, yaitu VW Caravelle, Mazda CX9, Toyota Fortuner, dan Mitsubishi Pajero.

Sejak 25 Maret lalu, penyidik KPK dibekali surat perintah penyitaan yang ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad. Namun, baru Senin (6/5/2013) lalu, penyidik mengetahui keberadaan keempat mobil mewah itu.

Hal ini diawali saat penyidik KPK menemukan Ahmad Zaki, orang yang diduga pesuruh Luthfi. Ahmad diduga memindahkan keempat mobil itu dari rumah Luthfi di kawasan, Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur.

Mengapa mobil-mobil ini dipindahkan dari rumah Luthfi? Ada dugaan, begitu KPK menetapkan pasal-pasal TPPU terhadap Luthfi, sejumlah pihak berupaya agar aset-aset yang hendak disita KPK bakal dikaburkan jejaknya.

Kompas memperoleh informasi, mobil-mobil itu langsung dipindahkan dari rumah Luthfi begitu ada kabar soal penyitaan aset yang terkait dengan Luthfi. Di rumah Luthfi hanya tersisa mobil yang sama sekali tak masuk kategori mewah. ”Mereka langsung coba mengungsikan mobil-mobil mewah ini dari rumah Luthfi dan hanya menyisakan mobil biasa yang dipakai istrinya. Itu pun kami belum tahu istri yang mana,” ujar salah seorang pejabat KPK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah memeriksa Ahmad, Senin malam lalu, KPK membawanya ke tempat empat mobil mewah tersebut berada. Dari informasi Ahmad, diketahui keempat mobil mewah terkait dengan TPPU Luthfi ini sudah diparkir di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta.

Berbekal surat perintah penyidikan, KPK menuju ke TB Simatupang. Namun, penyitaan ternyata dihalangi. Penyidik gagal mendapatkan kunci mobil-mobil mewah tersebut. Karena dihalangi saat menyita itulah, KPK menyegel keempat mobil itu. KPK juga menyegel satu lagi mobil di sana karena diduga terkait TPPU Luthfi.

Lantas mengapa mobil-mobil itu disita meskipun ada di antaranya yang bukan milik Luthfi? KPK menduga kuat, mobil-mobil ini sengaja disamarkan kepemilikannya. VW Caravelle, misalnya, diatasnamakan Ali Imron, ajudan Luthfi, sementara Toyota Fortuner diatasnamakan Ahmad.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

    Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

    Nasional
    Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

    Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

    Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

    Nasional
    Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

    Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

    Nasional
    Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

    Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

    Nasional
    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Nasional
    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Nasional
    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Nasional
    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Nasional
    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X