"Ngurus e-KTP Lagi, Males Banget"

Kompas.com - 10/05/2013, 08:42 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga banyak yang menyesalkan telatnya informasi bahwa e-KTP tak boleh difotokopi. Jika pun disuruh membuat lagi, mereka juga keberatan.

Yani, warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, salah satunya. Wanita berusia 37 tahun ini mengaku sudah memotokopi e-KTP miliknya belasan kali.

"Jujur aja, kalau saya disuruh bikin lagi karena rusak, saya males banget. Ngantrenya itu enggak nahan. Harusnya ya lebih awal dong sosialisasinya. Jangan telat begini," kata pengantar katering itu, Kamis (9/5/2013).

Keluhan senada juga dilontarkan Bimo (29). "Heran saya, kok baru hari gini dikabarin. Lagi pas gembar-gembornya tahun 2012 lalu malah enggak ada peringatan sama sekali," kata warga Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, tersebut.

Menanggapi persoalan e-KTP ini, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan, karena Kemendagri lalai menyosialisasikan larangan fotokopi e-KTP, maka Pemerintah Daerah harus membantu, tidak terkecuali Pemprov DKI Jakarta. Pemprov bisa meminta camat dan lurah menyebarluaskan informasi tersebut.

"Meski sudah terlambat, semua harus ikut menyebarluaskan, termasuk Pemprov DKI, mereka harus jadi garda terdepan," ujar Tulus.

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

    Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

    Nasional
    Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

    Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

    Nasional
    Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

    Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

    Nasional
    KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

    KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

    Nasional
    Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

    Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

    Nasional
    Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

    Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

    Nasional
    KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

    KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

    Nasional
    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Nasional
    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Nasional
    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Nasional
    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Nasional
    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Nasional
    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X