Kompas.com - 09/05/2013, 18:38 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengumumkan hasil kajian calon presiden ideal. Dari 10 capres yang dikaji, nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menempati posisi terendah capres ideal.

Hal itu diungkapkan Direktur LPI Boni Hagens dalam diskusi bertema "Hitam Putih Capres 2014: Siapa Pantas, Siapa Tidak?" di Galeri Kafe Cikini, Jakarta, Kamis (9/5/2013).

Menurut Boni, rendahnya perolehan nilai yang diperoleh Ical diakibatkan sejumlah kasus yang saat ini tengah menimpanya.

"Yang paling jauh dari sosok presiden ideal adalah Aburizal Bakrie dengan nilai 0,31 dan Sri Mulyani 0,44," kata Boni.

Persoalan yang menjerat Ical, lanjut Boni, adalah kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo, dan kasus pajak perusahaan Bakrie yang tidak kunjung selesai.

"Dari rekam jejak, Aburizal Bakrie tersangkut sejumlah kasus dan dia berlatar belakang sosioekonomi konglomerat meski kita tahu ideologi dia nasionalis,  liberal, berkepribadian cerdas, dan elitis," ungkapnya.

Sebelumnya, Ical menganggap kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo, tidak akan mengganggu pencalonannya untuk maju sebagai presiden pada pilpres mendatang.

Menurut dia, persoalan penayangan Indonesia Super League (ISL) jauh lebih memberikan pengaruh terhadap elektabilitasnya nantinya.

"Jadi, Lapindo betul ada satu masalah yang harus diselesaikan, tetapi efeknya kecil. Lebih besar ISL," kata Ical di Four Seasons Hotel, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Ical menjelaskan, ketika dulu kasus penayangan ISL diacak dua media televisi miliknya karena persoalan keuntungan perusahaan, tidak sedikit masyarakat yang kecewa.

Namun, setelah dibereskan, Ical mengatakan, banyak masyarakat yang berterima kasih kepadanya.

"Saya bilang kepada mereka berapa, sih, keuntungannya dan tambahan kalian, ternyata keuntungan tambahannya jauh lebih kecil daripada kemauan masyarakat. Setelah itu dibuka, yang terima kasih kepada saya luar biasa," katanya.

"Kalau saya selesaikan Lapindo, yang bilang terima kasih kecil," sambungnya.

Ical merasa tidak khawatir jika nantinya kasus Lapindo itu akan menghambat pencalonannya sebagai presiden.

"Kan, survei saya selama ini paling tidak empat besar. Kadang-kadang tiga besar, kadang-kadang nomor satu. Kalau Lapindo ada masalah, itu pasti akan turun. Namun, kenyataannya tidak," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

Nasional
KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

Nasional
Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

Nasional
Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

Nasional
KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

Nasional
Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI Sebagai Negara Besar Disorot

Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI Sebagai Negara Besar Disorot

Nasional
PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

Nasional
MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

Nasional
BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

Nasional
Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

Nasional
Akun Instagram Giring Sempat Hilang, PSI: Ini Operasi Buzzer Berbayar!

Akun Instagram Giring Sempat Hilang, PSI: Ini Operasi Buzzer Berbayar!

Nasional
KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

Nasional
Dugaan Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Dugaan Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Panglima TNI Ganti Nama Satuan Elite Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Panglima TNI Ganti Nama Satuan Elite Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.