Kompas.com - 09/05/2013, 18:07 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta pada Senin (13/5/2013) depan. Anis Matta akan bersaksi untuk pertama kalinya dalam kasus dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pemanggilan Anis Matta sebagai saksi terkait dengan perkembangan penyelidikan atas dua tersangka tersebut. "Hari Senin, (pemanggilan) ini terkait dengan tersangka Ahmad Fathanah dan tersangka LHI dan tidak terkait dengan hal-hal yang lain," ujar Abraham di Hotel Borobudur, Kamis (9/5/2013).

Saat ditanyakan lebih lanjut keterkaitan Anis Matta dalam kasus itu, Abraham tidak menjelaskan secara pasti. Ia hanya memberikan gambaran bahwa Anis Matta akan dimintai keterangan dan klarifikasi seperti halnya artis Ayu Azhari beberapa waktu lalu. Ayu menjadi saksi bagi Ahmad Fathanah terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang mengalir kepada artis tersebut.

Ayu pun mengembalikan uang senilai total Rp 38 juta lantaran mengaku pernah menerima uang senilai itu dari Fathanah sebagai uang muka mengisi acara PKS. Abraham pun enggan menjelaskan sejauh mana Anis Matta mengetahui perkara yang membelit Luthfi dan Fathanah.

"Kalau menyampaikan, nanti saya kena kode etik. Saya tidak mau kena dua kali. Nanti saya dilengserkan," kata pimpinan KPK yang pernah mendapatkan sanksi sedang dari komite etik dalam kasus bocornya draf surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum itu.

Sebelumnya diberitakan, KPK juga melayangkan surat panggilan untuk memanggil Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Ia  akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi Luthfi. Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan, pemanggilan Anis tidak berkaitan dengan gagalnya upaya penyidik KPK menyita lima mobil dari kantor DPP PKS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

    Nasional
    Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

    Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

    Nasional
    Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

    Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

    Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

    Nasional
    Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

    Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

    Nasional
    Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

    Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

    Nasional
    Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

    Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

    Nasional
    Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

    Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

    KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

    Nasional
    Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

    Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

    Nasional
    YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

    YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

    Nasional
    Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

    Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

    Nasional
    Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

    Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

    Nasional
    Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

    Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

    Nasional
    Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

    Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X