Kompas.com - 09/05/2013, 16:12 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah observasi di instansi pemerintahan terkait regulasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Hasilnya, Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian disebut memiliki regulasi yang memberi peluang terjadinya praktik kongkalikong.

"Kami deteksi ada sistem atau regulasi terjadinya kongkalikong di Kementan dan Kemenang. Jadi setelah melakukan penindakan, pada saat bersamaan tim Litbang KPK melakukan analisis dan mendeteksi hal itu," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Hotel Borobudur, Kamis (9/5/2013).

Di Kementan, kata Abraham, ada beberapa regulasi yang memungkinkan terjadinya kongkalikong antara importir dan penentu kebijakan. Namun, Abraham tidak menyebutkan regulasi apa yang menimbulkan peluang kongkalikong itu terjadi. Abraham hanya mengatakan sudah memberikan rekomendasi kepada Kementan.

Seperti diketahui, Kementan menjadi sorotan saat kasus dugaan suap impor daging sapi terungkap. Dalam kasus ini, Luthfi Hasan Ishaaq yang merupakan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga beberapa kali memeriksa Menteri Pertanian Suswono yang juga berasal dari PKS.

Sementara di Kemenag, Abraham mengungkapkan ada lima regulasi yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. "Di sana ada sistem yang tidak transparan dan akuntabel," ujarnya tanpa merinci lebih lanjut.

Abraham mengungkapkan, dua tahun lalu Kemenag juga dilanda perkara korupsi. Dia juga tidak mengungkapkan perkara korupsi apa. Tetapi, pada 2011, Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah se-Indonesia. Kerugian negara yang ditaksir dari kasus ini sebesar Rp 25 miliar.

Kini, KPK tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran di Kemenag. Di dalam kasus ini, politisi Golkar, Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy Prasetya, sudah menjalani proses sidang. Setelah keduanya, AJ kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Januari lalu. AJ merupakan pejabat pembuat komitmen di Ditjen Binmas Islam Kemenag.

"Korupsi itu terjadi juga bisa karena sistem. Kalau sistemnya tidak diperbaiki, kita tidak bisa menjamin korupsi tak akan terulang. Seperti di Kemenag, karena tak ada upaya perbaikan, kembali berulang saat ini," ucap Abraham.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

Nasional
MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

Nasional
Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X