e-KTP Dilarang Difotokopi, BI: Itu Wewenang Kemendagri

Kompas.com - 08/05/2013, 16:30 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) enggan berkomentar lebih lanjut soal himbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak melakukan fotokopi e-KTP lebih dari sekali, karena diklaim bisa merusak data yang ada.

Direktur Eksekutif Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah mengatakan kewenangan e-KTP ada di wilayah Kemendagri, bukan di BI, meskipun BI memiliki hubungan kerjasama soal e-KTP tersebut.

"Soal e-KTP yang tidak boleh difotokopi lebih dari sekali, kami tidak tahu persis. Sebab itu wewenang Kemendagri yang tahu," kata Difi kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Difi hanya menjelaskan bahwa pemanfaatan e-KTP dalam lingkup layanan Bank Indonesia diharapkan dapat mendukung program-program Bank Indonesia, antara lain Sistem Informasi Debitur, Daftar Hitam Nasional, serta dalam rangka menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).

"Dalam hal ini, e-KTP dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan verifikasi identitas nasabah atau calon nasabah," tambahnya.

Menurut Difi, aspek yang sangat penting bagi sistem informasi di perbankan Indonesia adalah data identitas nasabah yang akurat. Termasuk di dalamnya adalah identitas tunggal, yang mulai diimplementasikan secara nasional oleh pemerintah sejak tahun 2011. Informasi tersebut tercermin dalam Nomor Induk kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan e-KTP yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, NIK tersebut juga bermanfaat dalam meningkatkan jaminan otentifikasi identitas bagi pelayanan publik pemerintah maupun bagi penduduk dan bisnis dalam bertransaksi serta meminimalisir penipuan identitas.

Hal inilah yang menyebabkan pentingnya kerja sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu dalam rangka financial inclusion, Bank Indonesia berinisiatif untuk membuat sebuah penomoran identitas yang unik bernama Financial Identity Number (FIN) yang mengandung data pokok dan profil keuangan pemegang kartu FIN yang didasarkan pada data pokok pada e-KTP.

Dengan adanya satu identitas tunggal yang juga memuat profil keuangan ini, kata Difi, diharapkan dapat mengurangi proses administrasi yang repetitif untuk permintaan layanan yang berbeda.

"Sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pinjaman (hingga nilai tertentu) dengan waktu yang sangat singkat," tambahnya.

Di tempat berbeda, Gubernur BI Darmin Nasution juga enggan berkomentar lebih lanjut soal himbauan tidak melakukan fotokopi e-KTP lebih dari sekali ini. "Saya akan cek dulu," jelas Darmin singkat. Dari sisi perbankan, bankir-bankir masih enggan berkomentar pula terkait hal ini.

Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, Direktur Utama BCA Jahja Setiaadmadja, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin hingga Direktur Utama BT Maryono enggan membalas pesan singkat dari Kompas.com.

Baca tentang
    Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

    Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

    Nasional
    Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

    Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

    Nasional
    Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

    Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

    Nasional
    Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

    Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

    Nasional
    Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

    Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

    Nasional
    Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

    Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

    Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

    Nasional
    Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

    Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

    KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

    Nasional
    Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

    Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

    Nasional
    Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

    Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

    Nasional
    Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

    Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

    Nasional
    Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

    Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

    Nasional
    Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

    Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

    Nasional
    Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

    Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X