Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Segera Tentukan Sikap Terkait BLT

Kompas.com - 08/05/2013, 15:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan sikapnya terkait rencana pemerintah memberikan kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Seluruh petinggi DPP PKS akan memutuskannya pada rapat yang akan digelar di pekan ini.

"Kita akan bahas lagi dengan DPP PKS, mendukung atau tidak. Ini akan difinalisasi minggu ini," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical untuk membicarakan kebijakan rencana kenaikan BBM di Kantor Presiden, Jakarta. Ical mengaku mendukung rencana kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dalam bentuk BLT.

Terkait itu, Hidayat belum memiliki informasi apakah Presiden SBY akan mengundang Presiden PKS Anis Matta untuk berbicara soal BBM. Dalam kesempatan ini, dirinya juga menjelaskan alasan PKS tak hadir dalam rapat BBM yang digelar Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah pada pekan lalu. Ia mengatakan, pimpinan tengah berada di luar negeri.

Seperti diberitakan, Presiden berharap, pembahasan APBNP 2013 dipercepat agar harga BBM bisa dinaikkan. Setelah masa reses DPR selesai, pemerintah akan mengajukan RAPBNP 2013 ke DPR. Presiden berharap UU APBNP 2013 bisa disahkan Mei ini.

DPR menyerahkan rencana kenaikan harga BBM kepada pemerintah sesuai UU APBN 2013. Namun, terkait rencana pemberian kompensasi, para pimpinan DPR menyakini DPR akan menolak jika pemerintah kembali membuat program seperti bantuan langsung tunai (BLT). Salah satu yang menolak adalah Fraksi Partai Golkar.

Alasan yang disampaikan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, BLT dipakai untuk menarik simpatik menjelang pemilu. Pemerintah berkali-kali membantah. Kompensasi uang tunai disebut untuk menyelamatkan rakyat miskin yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM. Program itu disebut hanya sementara.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com