Pelarangan Fotokopi e-KTP Sulitkan Verifikasi Nasabah Bank

Kompas.com - 08/05/2013, 15:31 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Danareksa Sekuritas Purbaya Yudhisadewa menilai sistem KTP elektronik (e-KTP) dinilai lemah karena tidak boleh difotokopi lebih dari satu kali. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak perbankan dan industri keuangan yang setiap hari memerlukan kegiatan fotokopi kartu identitas sebagai bahan verifikasi transaksi.

"Bila e-KTP tidak boleh difotokopi atau hanya boleh satu kali difotokopi berarti sistem yang dipakai di e-KTP tidak cukup baik. Harusnya cari teknologi yang membuat e-KTP bisa difotokopi," kata Purbaya kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Purbaya menambahkan pihaknya sudah membandingkan di luar negeri, bahwa kartu identitas penduduk di sana tidak memerlukan atau tidak memakai chip. Begitu juga dengan social security card khususnya di Amerika Serikat juga tidak memiliki chip. Sementara di Indonesia yang dianggap memiliki chip di dalam e-KTP, maka hal ini seharusnya memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kartu identitas di negara lain.

"Meski proyek ini nilainya triliunan, tapi kalau kena mesin fotokopi saja, datanya bisa hilang atau bermasalah, apalagi kalau e-KTP tersebut terkena magnet, ini malah lebih riskan," tambahnya.

Di sisi lain, Purbaya menganggap bahwa e-KTP ini bukan digunakan untuk transaksi uang atau fungsinya mirip dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Sehingga, Purbaya menyangsikan bila di dalam e-KTP tersebut ada chip. "Ini sistemnya terlalu lemah. Kalau cuma bisa difotokopi sekali, sistemnya harus diperbaiki. Standar itu tidak bisa diterima. Ini tidak acceptable," tambahnya.

Bila dilarang difotokopi dan perbankan harus tetap menggunakan syarat e-KTP untuk verifikasi data perbankan, maka pemerintah harus segera memperbaiki sistem e-KTP tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu sistem transaksi di industri perbankan dan industri keuangan.

"Tapi kalau sistem perbankan mau diganti (dengan tidak boleh memakai fotokopi e-KTP), seharusnya yang investasi bukan malah bank-nya, tapi pemerintahnya yang harus membuat sistem lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan surat edaran nomor 471.13/1826/SJ pada tanggal 11 April 2013. Surat edaran itu menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu. "Tidak boleh diklip dan diperlakukan salah. Jangan difotokopi karena itu plastik, bisa rusak," ujar Mendagri sesusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Indonesia (BI) terkait penggunaan e-KTP, Senin (6/5/2013).

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Nasional
    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Nasional
    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Nasional
    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Nasional
    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Nasional
    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Nasional
    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Nasional
    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    Nasional
    Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

    Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

    Nasional
    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Nasional
    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Nasional
    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X