Kompas.com - 08/05/2013, 15:27 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyayangkan kegaduhan yang timbul dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah mobil yang terparkir di Kantor DPP PKS. Menurutnya, upaya penyegelan bisa berlangsung lebih baik apabila KPK menunjukkan surat penyitaan saat mengeksekusinya.

Hidayat menjelaskan, saat lima mobil di DPP PKS hendak disita, tim penyidik KPK tidak melengkapi diri dengan surat penyegelan. Tim penyidik KPK, klaim Hidayat, hanya membawa surat undangan untuk Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS guna menjadi saksi dalam kasus suap sapi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).

"Silakan bawa, tapi bawa surat definitif, sebutkan mobil mana yang akan diambil. Ketika kemudian tidak ada surat dan mobil akan diambil, maka kawan-kawan ingin menjaga mobil itu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Akhirnya, PKS dicap menghalangi upaya penyitaan. Hidayat mengatakan, partainya menjadi tersudutkan pada pemberitaan di media massa. Pada kesempatan itu, ia menyatakan, PKS tak memiliki niat melawan KPK, dan siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas serta independensi KPK.

Secara terpisah, KPK membantah tudingan bahwa lembaga antikorupsi tersebut tak membawa surat penyitaan. "Senin malam juga (bawa), tadi Selasa siang juga bawa, ditunjukkan kepada penjaga gedung," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta.

Sebelumnya, KPK gagal membawa lima mobil dari kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2013). Bahkan, tim penyidik KPK tidak diperbolehkan masuk. Pintu gerbang kantor DPP PKS dikunci dan dijaga puluhan orang. Penyidik KPK rencananya akan membawa lima mobil yang sebelumnya sudah disegel di kantor DPP PKS. Penyidik menyegel lima mobil tersebut pada Senin (6/5/2013) malam.

Adapun lima mobil yang disegel KPK terdiri dari VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Menurut Johan, penyegelan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthi Hasan Ishaaq. Dari lima mobil yang akan disita, hanya satu yang kepemilikannya atas nama Luthfi, yakni Mazda CX 9.

Sementara itu, mobil lainnya, yakni Fortuner dan VW Caravelle, diatasnamakan orang lain yang masih memiliki kedekatan dengan Luthfi. Diduga, dua mobil itu diatasnamakan Ahmad Zaky dan Ali Imran. Kemudian akta kepemilikan dua mobil lainnya, yakni Pajero Sport dan Nissan, masih ditelusuri.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

    Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

    Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

    Nasional
    Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

    Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

    Nasional
    Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

    Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

    Nasional
    Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

    Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

    Nasional
    Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

    Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

    Nasional
    Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

    Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

    Nasional
    Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

    Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

    Nasional
    Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

    Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

    Nasional
    Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

    Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

    Nasional
    PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

    PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

    Nasional
    ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

    ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

    Nasional
    Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

    Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

    Nasional
    Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

    Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X