JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara Margarito mengatakan, pemekaran daerah tidak lebih dari permainan elite di pusat dan daerah. Pemekaran daerah tidak benar-benar bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. "Pemekaran daerah hanya memperkaya para pejabat dan elite. Manfaat bagi masyarakat tidak ada. Masyarakat tetap tidak sejahtera," kata Margarito Rabu (8/5/2013) di Jakarta.
Karena itu, Margarito dengan tegas meminta pemerintah, DPR, dan DPD mempertimbangkan pemekaran daerah secara komprehensif. "Pemerintah seharusnya memiliki desain besar mengenai daerah otonom di Indonesia. Desain itu sudah dibahas sejak 2006, tapi sampai sekarang belum ada juga," katanya.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan