Larangan Fotocopi KTP Dikecam YLKI

Kompas.com - 08/05/2013, 13:46 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Kemendagri yang melarang e-KTP difotokopi mendapat kecaman keras dari sejumlah pihak, salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Tulus Abadi, Anggota Dewan Pengurus Harian YLKI menyesalkan larangan yang baru diinformasikan itu. Padahal, kata Tulus, banyak masyarakat terlanjur sudah memfotokopi KTP tersebut untuk berbagai keperluan. Misal, untuk membuat Kartu Keluarga (KK), keperluan menikah, membuka rekening bank dan banyak lagi.

"Bagaimana mungkin info sepenting itu bisa telat?," tegas Tulus Selasa (7/5/2013).

Bahkan Tulus membandingkannya dengan teknologi kartu kredit yang tak masalah jika fotokopi berulang kali. "Apakah teknologi yang dipakai e-KTP sudah out of date?," tanya Tulus heran.

Menurut Tulus, kini publik heran dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, bagaimana mungkin, teknologi e-KTP rusak hanya gara-gara di fotocopi.

Sebelumnya, pelaku industri perbankan juga mengeluhkan kebijakan Mendagri yang melarang e-KTP difotokopi, karena akan menyulitkan perusahaan mengumpulkan data nasabah.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, baru saja menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP, serta kewajiban menggunakan card reader bagi instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan data dalam setiap E-KTP itu.

Dalam SE Nomor 471.13/1826/SJ tertanggal 11 April 2013 itu, Gamawan menginstruksikan semua pejabat pemerintah pusat dan daerah termasuk perbankan untuk tidak memfotocopi e-KTP tersebut termasuk distapler. Alasannya adalah, e-KTP rentan rusak jika di fotocopi atau distapler. (Adhitya Himawan/ Kontan)

 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

    Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

    Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

    Nasional
    Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

    Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

    Nasional
    Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

    Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

    Nasional
    KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

    KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

    Nasional
    300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

    300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

    Nasional
    10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

    10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

    Nasional
    34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

    34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

    Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

    Nasional
    Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

    Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

    Nasional
    'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

    "Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

    Nasional
    Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

    Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

    Nasional
    Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

    Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

    Nasional
    Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

    Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

    Nasional
    Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

    Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X