Kompas.com - 08/05/2013, 11:35 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengaku mendukung rencana pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Ical satu pandangan dengan pemerintah bahwa rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM perlu diberikan bantuan untuk sementara.

Hal itu dikatakan Ical sebelum bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/5/2013). Presiden dan Ical bertemu empat mata membicarakan masalah BBM.

Ical mengaku mendukung rencana kenaikan harga BBM. Pasalnya, kata dia, 80 persen BBM bersubsidi dipakai oleh mereka yang tidak layak menikmati atau kalangan menengah ke atas. Bahkan, menurut Ical, mereka yang mampu tidak layak mendapat subsidi apa pun, termasuk subsidi BBM.

Ical menambahkan, jika kenaikan harga BBM dipukul rata, maka rakyat miskin akan terkena dampak lantaran terjadi gejolak kenaikan harga-harga. Jika kompensasi hanya diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau beasiswa pendidikan, kata dia, rakyat miskin baru bisa menikmati jangka panjang.

"Jadi harus ada kompensasi jangka pendek, misalnya 4-6 bulan sampai dirasa keseimbangan antara harga dan pendapatan. Apakah nanti BLSM (bantuan langsung sosial masyarakat), apakah tambahan raskin (beras miskin), itu nanti kita diskusikan. Tapi saya tidak menolak harus ada BLSM, yaitu kompensasi yang sangat pendek untuk menahan gejolak kenaikan harga yang akan dirasakan rakyat miskin. Itu yang akan saya sampaikan ke Bapak Presiden dan akan kami diskusikan," kata Ical.

Seperti diberitakan, para politisi Partai Golkar di DPR mengkritik rencana pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso menyebut DPR meyakini rencana pemberian kompensasi uang tunai akan ditolak DPR.

Alasannya, pengalaman kenaikan harga BBM di periode pertama pemerintahan SBY, program kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) dipakai untuk kepentingan Pemilu 2009.

"Kalau BLT kecenderungan di DPR tidak setuju karena dikhawatirkan akan jadi ajang opini pencitraan. Itu berkali-kali disampaikan ke pimpinan DPR. Jadi, masalah BLT belum bisa disetujui sepenuhnya," kata Priyo, beberapa waktu lalu.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

    Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

    Nasional
    Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

    Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

    Nasional
    Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

    Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

    Nasional
    Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

    Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

    Nasional
    Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

    Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

    Nasional
    KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

    KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

    Nasional
    Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

    Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

    Nasional
    Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

    Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

    Nasional
    Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

    Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

    Nasional
    Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

    Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

    Nasional
    Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

    Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

    Nasional
    Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

    Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

    Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

    Nasional
    LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

    LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

    Nasional
    Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

    Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X