Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 08/05/2013, 06:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menyita lima mobil di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera hingga Selasa (7/5/2103) malam. Upaya penyitaan sudah dilakukan sejak Senin (6/5/2013) malam, yang akhirnya hanya bisa melakukan penyegelan kelima mobil itu. KPK menyatakan penyitaan tak terlaksana karena dihalangi petugas keamanan kantor partai tersebut.

"Penyidik, demi keamanan bersama, tidak melakukan penyitaan, akhirnya hanya menyegel," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Dia menuturkan, Senin (6/5/2013), tim penyidik KPK mendatangi kantor DPP PKS sekitar pukul 20.00 WIB dengan membawa surat perintah penyitaan.

Saat itu, penyidik juga membawa saksi Ahmad Zaky ke DPP PKS. Dari saksi inilah, penyidik mendapatkan informasi bahwa VW Caravelle yang dicari-cari KPK terkait kasus dugaan suap dalam penetapan kuota impor sapi berada di kantor DPP PKS.

"Kami mendapatkan informasi, saat diperiksa kami konfirmasikan ke Zaky, dia informasikan yang VW Caravelle ada di DPP (PKS)," tutur Johan. Namun, setibanya di kantor DPP PKS, Zaky malah kabur dengan melompati pagar kantor DPP. Penyidik KPK sempat berusaha mengejar Zaky, tetapi gagal.

Tim penyidik lantas kembali masuk ke halaman DPP PKS dan menemui petugas yang berjaga di sana. Kepada petugas, tim penyidik menunjukkan identitas dan surat perintah penyitaan. Namun, menurut Johan, sang petugas melarang penyidik menyita lima mobil tersebut, bahkan diwarnai perdebatan panjang selama sekitar satu jam.

Menjelang pukul 24.00 WIB, suasana dinilai tak lagi kondusif dengan sejumlah orang yang berjaga di kantor tersebut mulai berteriak-teriak. "Kami berusaha persuasif, tapi penjaga di sana tidak kooperatif, tidak mengizinkan penyidik membawa mobil-mobil itu," tutur Johan.

Akhirnya, dengan alasan demi keamanan bersama, penyidik KPK menghentikan upaya penyitaan tersebut. Penyidik memutuskan hanya menyegel kelima mobil dengan pita yang disusulkan oleh penyidik lain KPK.

Hari kedua

Upaya penyitaan kembali dilakukan penyidik KPK, Selasa (7/5/2013) siang. Namun, lagi-lagi upaya itu gagal terlaksana karena pintu kantor DPP PKS dikunci sehingga penyidik KPK tak bisa masuk.

Selain itu, ujar Johan, ada puluhan orang berjaga di kantor tersebut. Lantas, karena kondisi tetap tak kondusif, penyidik pun kembali memutuskan tak melakukan penyitaan dan berputar arah kembali ke KPK.

Lima mobil yang diburu KPK ini diduga berkaitan erat dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka korupsi kuota impor daging sapi dan kasus pencucian uang. Kelima mobil itu adalah VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. "KPK tentu punya bukti bahwa mobil-mobil yang tadi disebutkan itu berkaitan dengan LHI," tegas Johan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Nasional
Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Nasional
Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Nasional
Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Nasional
Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Nasional
Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian

Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Meski Tak Jadi Syarat Mudik, Kemenkes Imbau Warga Tetap Lakukan Vaksinasi Booster

Meski Tak Jadi Syarat Mudik, Kemenkes Imbau Warga Tetap Lakukan Vaksinasi Booster

Nasional
'Kick Off' Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dimulai Setelah Lebaran

"Kick Off" Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dimulai Setelah Lebaran

Nasional
Polri Bakal Maksimalkan Pengawasan Aktivitas Impor Ilegal di Pintu Masuk

Polri Bakal Maksimalkan Pengawasan Aktivitas Impor Ilegal di Pintu Masuk

Nasional
Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

Nasional
Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Rugikan Negara Lebih Rp 250 M

Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Rugikan Negara Lebih Rp 250 M

Nasional
Komisi III Bakal Soroti Kekayaan dan Isu Plagiarisme Calon Hakim Agung Triyono Martanto di Fit And Proper Test

Komisi III Bakal Soroti Kekayaan dan Isu Plagiarisme Calon Hakim Agung Triyono Martanto di Fit And Proper Test

Nasional
Singung Potensi Wisatawan, Sandiaga Harap Piala Dunia Tetap Digelar di Indonesia

Singung Potensi Wisatawan, Sandiaga Harap Piala Dunia Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Nasional
Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke