Kabupaten Tangerang Akui Kecolongan

Kompas.com - 08/05/2013, 04:06 WIB
Editor

Tangerang, Kompas - Pemerintah Kabupaten Tangerang merasa kecolongan atas terjadinya kasus perbudakan terhadap 34 buruh pabrik di pengolahan limbah metal di Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad saat menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, Selasa (7/5). Hadir juga Kepala Kepolisian Resor Kota Tangerang Kabupaten Komisaris Besar Bambang Priyo Andogo dan Komandan Kodim 0506 Tangerang Letnan Kolonel Kav Dani Wardhana.

”Kasus ini membuat kami merasa kecolongan, terutama dalam pengawasan dan pembinaan industri,” ujar Iskandar.

Pemkab Tangerang pun berjanji kasus serupa tidak akan terjadi lagi. Kasus ini akan ditindaklanjuti dengan mengumpulkan seluruh camat, lurah, dan kepala desa dalam waktu dekat.

”Camat dan lurah harus menyisir semua pabrik dan industri kecil yang ada di wilayah masing- masing sehingga kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Iskandar. Saat ini, di Kabupaten Tangerang terdapat 5.800 industri besar dan kecil.

Praktik perbudakan ini terungkap setelah dua buruh pabrik kabur ke Lampung dan melapor ke polisi di Lampung pada 28 April 2013. Laporan itu lalu ditindaklanjuti Polda Lampung dan Polda Metro Jaya. Saat penggerebekan, di pabrik ditemukan 34 buruh dalam kondisi sakit kulit dan napas, kurang makan, bahkan ada yang disekap di dua lokasi. Mereka juga tidak diberi gaji beberapa bulan, dipukuli, bahkan ada yang disiram air panas. Mereka takut kabur akibat ancaman petugas keamanan.

Polda Metro sudah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, dan masih memburu dua mandor yang diduga melakukan kekerasan terhadap para buruh. Polisi juga akan menyelidiki dugaan keterlibatan aparat Polri dan Tentara Nasional Indonesia dalam kasus ini.

Iskandar menegaskan, mulai dari pengolahan limbah, balok kayu, hingga produksi kuali yang dihasilkan di pabrik tersebut tidak ada satu pun yang mengantongi izin. ”Izinnya hanya untuk perumahan. Tidak ada izin untuk industri atau usaha,” ujarnya.

Pada 1990, lanjut Iskandar, di tempat tersebut memang pernah dikeluarkan izin. Namun, izin itu untuk penggilingan padi, bukan limbah, balok, dan usaha produksi kuali.

Iskandar berjanji akan menginvestigasi keterlibatan Kepala Desa Lebak Wangi dan Camat Sepatan Timur. ”Kalau dalam pemeriksaan nanti terbukti ada kolusi, mereka akan dikenai sanksi. Kalau perlu dipecat,” ucap Iskandar.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X