Kejagung Periksa 2 PNS Kasus Korupsi Mobil Toilet DKI

Kompas.com - 08/05/2013, 03:25 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung RI mulai memeriksa dua pegawai negeri sipil (PNS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mobil toilet jenis VVIP besar dan toilet kecil pada Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dua saksi diperiksa, yaitu Lenny Marlina selaku anggota panitia pengadaan dan Ali Yudho Kisrianyo selaku sekretaris panitia pengadaan.

"Saksi-saksi menerangkan terkait pelaksanaan mekanisme proses lelang, pembuatan dokumen lelang, pembuatan HPS (harga perkiraan sendiri), termasuk penilaian dan pengusulan pihak pemenang," tulis Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi melalui pesan singkat, Selasa (7/5/2013) malam.

Kejagung juga memanggil saksi dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Astrasea Pasirindo, Yusman Pasaribu. Namun, Yusman tidak hadir menjalani pemeriksaan hari ini. "Dia tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik dengan alasan belum menerima surat panggilan saksi," terang Untung.

Kejaksaan Agung tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan mobil toilet tersebut. Melalui hasil gelar perkara pada tingkat penyelidikan, Kejagung menaikkan status ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka dengan nomor penyidikan 60 dan 61/F.2/Fd.1/04/2013.

Kedua tersangka ialah mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI berinisial LL, yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran, dan PNS berinisial A, selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa. Pada proyek tahun anggaran 2009 tersebut, diduga ada penggelembungan harga (markup) dan menimbulkan kerugian negara Rp 5,3 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Nasional
Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Nasional
Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Nasional
Menyelisik Keberadaan Harun Masiku...

Menyelisik Keberadaan Harun Masiku...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X