Diragukan, Eksekusi Uang Pengganti

Kompas.com - 08/05/2013, 02:46 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Eksekusi uang pengganti sebesar Rp 4 miliar terhadap terpidana Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji diragukan dapat cepat dilaksanakan. Ini karena hukum yang ada juga tidak memberikan dukungan maksimal.

Dalam putusannya, Susno tidak sekadar dipenjarakan 3 tahun 6 bulan, tetapi juga dikenai denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti Rp 4 miliar. Jika tidak dapat menyetorkan uang pengganti, Susno akan dikenai hukuman pengganti.

”Idealnya, Susno sukarela menyetorkan uang penggantinya. Bila tidak, harus dieksekusi dan itu bukan hal sederhana,” kata Wakil Direktur Lembaga Independensi Peradilan Arsil di Jakarta, Selasa (7/5).

Arsil menambahkan, uang pengganti koruptor tidak pernah diumumkan secara transparan. ”Saya meragukan efektivitas hukumnya. Namun, lebih parah lagi, kita tak pernah tahu berapa triliun rupiah, misalnya, uang pengganti dari koruptor,” ujarnya.

Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pembayaran uang pengganti paling lama sebulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

”Jelas, saat ini sudah lebih dari satu bulan sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ingat, sejak putusan pengadilan, bukan sejak eksekusi. Bila sudah disetornya, mengapa tidak diumumkan?” ujar Arsil.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan belum ada informasi terkait uang pengganti dari Susno. ”Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum melaporkan adanya uang pengganti itu,” katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Peraturan perundang-undangan, kata Arsil, juga tidak mengatur hukuman pengganti. ”Katakanlah, Susno hanya membayar Rp 2 miliar atau 50 persen dari total uang pengganti, berapakah pidana penjara tambahannya,” lanjutnya.

Ajukan PK

Secara terpisah, kuasa hukum Susno, Untung Sunaryo, mengatakan, Susno akan mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai mekanisme yang bisa ditempuh karena tidak pas atas putusan majelis hakim. Namun, Untung mengaku belum bertemu dan bertanya langsung kepada Susno terkait rencana itu. Keinginan untuk mengajukan PK dari Susno disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.(RYO/FER/K07) 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X