Kompas.com - 07/05/2013, 23:31 WIB
Penulis Amir Sodikin
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa (7/5/2013) pukul 23.20 WIB akhirnya memvonis terdakwa perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia, Ricksy Prematuri, dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider kurungan dua bulan.

Ricksy adalah Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), yang menjadi pelaksana teknis kegiatan bioremediasi di lahan tercemar minyak PT Chevron. Selain itu, PT GPI sebagai perusahaan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 3,089 juta dollar AS. Jika dalam waktu satu bulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap belum dibayar, hartanya akan disita untuk negara.

"Menyatakan terdakwa Ricksy Prematuri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih. Seusai pembacaan vonis, Sudharmawatiningsih lebih dulu menanyai jaksa baru menanyai terdakwa terkait putusan tersebut.

Jaksa dari Kejaksaan Agung menyatakan akan banding, sementara Ricksy menyatakan masih pikir-pikir dulu.

Majelis hakim berkeyakinan, Ricksy bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Kerugian negara dihitung mencapai 3,089 juta dollar AS.

Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu pidana penjara 12 tahun, denda Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan, dan uang pengganti kerugian negara 3,089 juta dollar AS.

Dalam melaksanakan bioremediasi, GPI dianggap tak melakukan uji karakteristik, tak menggunakan mikroorganisme dengan benar karena tak dilakukan uji untuk mengetahui jenis dan jumlah bakterinya. Ricksy menyadari GPI juga tak memiliki kualifikasi sebagai perusahaan pengolah limbah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi.

GPI juga tak memiliki izin pengolahan limbah beracun dari instansi yang bertanggung jawab sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan bertentangan pula dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Dalam menilai pelanggaran yang dilakukan terhadap Kepmen LH No 128 Tahun 2003, majelis hakim mendasarkan pada keterangan ahli Kejagung, yaitu Edison Effendi. Edison adalah ahli yang sering diprotes kubu Chevron karena memiliki kepentingan dalam kasus ini, mengingat Edison pernah kalah tender di Chevron.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

    Nasional
    Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

    Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

    Nasional
    Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

    Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Nasional
    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    Nasional
    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Nasional
    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    Nasional
    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Nasional
    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.