Kompas.com - 07/05/2013, 22:57 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar protes atas hasil verifikasi daftar caleg sementara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin menilai petugas KPU telah menerapkan standar ganda dalam melakukan verifikasi di lapangan.

"Kami merasa tim verifikasi KPU bekerja tidak kompak. Ada contoh, dari 10 caleg yang mengikuti tes kesehatan di rumah sakit yang sama dan dilakukan bersama-sama, tapi dua dari 10 caleg itu dinyatakan tidak lolos," ujar Nurul di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Nurul menjelaskan, bakal caleg partainya juga ada yang dianggap tak memenuhi persyaratan karena legalisir ijazah sekolah yang tak bertanggal. Padahal, menurut Nurul, hal tersebut bukanlah kesalahan bakal caleg melainkan kelalaian pihak sekolah. "Kami hanya menyesalkan tim verifikasi yang bekerja terlalu kaku. Pastinya mereka ada koordinator wilayahnya. Peran kordinator ini seharusnya lebih lugas," tuturnya.

Lebih lanjut, Nurul mengungkapkan, sistem KPU yang menempatkan banyak petugas dalam satu daerah pemilihan membuat standar yang digunakan berbeda-beda. "Kami harap KPU bekerja tidak diskriminatif," ujar Nurul.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini mengumumkan hasil verifikasi yang dilakukannya kepada 12 partai politik. Hasilnya, seluruh bakal caleg dari tiga partai politik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun parpol lain, hasilnya sebagai berikut:

Partai Nasdem, dari data 504 bakal caleg, 7 orang memenuhi syarat dan 497 tidak memenuhi syarat.
Partai Persatuan Pembangunan, dari data 457 bakal caleg, 86 orang memenuhi syarat dan 371 tidak memenuhi syarat.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dari data 545 bakal caleg, 3 orang memenuhi syarat dan 542 tidak memenuhi syarat.
Partai Golkar, dari data 560 bakal caleg, 358 orang memenuhi syarat dan 202 tidak memenuhi syarat.
Partai Gerindra, dari data 534 bakal caleg, 89 orang memenuhi syarat dan 445 tidak memenuhi syarat.
Partai Demokrat, dari 561 bakal caleg, 365 orang memenuhi syarat dan 196 orang tidak memenuhi syarat.
Partai Amanat Nasional, dari data 534 bakal caleg, 396 orang memenuhi syarat dan 138 tidak memenuhi syarat.
Partai Hanura, dari data 560 bakal caleg, 8 orang memenuhi syarat dan 552 tidak memenuhi syarat.
Partai Bulan Bintang, dari data 484 bakal caleg, 15 orang memenuhi syarat dan 469 tidak memenuhi syarat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Nasional
    Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nasional
    Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

    Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

    Nasional
    Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

    Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

    Nasional
    Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

    Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.