Kompas.com - 07/05/2013, 21:22 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan meminta bantuan kepolisian jika diperlukan dalam menyita lima mobil dari kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera. Penyidik KPK dua kali gagal menyita lima mobil tersebut karena dihalang-halangi. Kini, lima mobil itu masih berada di kantor DPP PKS dalam kondisi tersegel.

"Tapi sampai Selasa ini, penyidik masih menganggap bahwa mobil itu tetapi disegel di sana. Nanti pada saatnya kita minta bantuan pihak kepolisian," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Karena gagal menyita pada Senin (6/5/2013) malam, tim penyidik KPK menyegel kelima mobil di kantor DPP PKS tersebut. Selasa siang tadi, tim penyidik kembali mendatangi Gedung DPP PKS untuk kembali melakukan penyitaan. Namun, lagi-lagi penyidik KPK gagal meskipun sudah menunjukkan surat perintah penyitaan.

"Pintu belakang maupun pintu depan digembok sehingga penyidik enggak bisa masuk," ujar Johan.

Dia juga mengimbau setiap warga negara untuk mematuhi proses hukum yang sedang dijalankan penegak hukum, baik itu Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. "Nanti di pengadilan tempatnya untuk memutuskan, apakah yang disangkakan KPK itu terbukti atau tidak," katanya.

Kendati demikian, upaya menghalangi penyitaan ini belum dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Johan mengatakan, menghalang-halangi penyitaan KPK bisa saja berujung pidana jika mobil yang tersegel dipindahkan atau jika segel KPK dirusak. "Itu bisa diusut kepolisian," tambahnya.

Seperti diberitakan, upaya KPK untuk menyita lima mobil di kantor DPP PKS gagal setelah dihalang-halangi. Adapun lima mobil yang disegel KPK, yakni VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Menurut Johan, penyegelan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthi Hasan Ishaaq.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari lima mobil yang disita, hanya satu yang kepemilikannya atas nama Luthfi, yakni Mazda CX 9. Mobil lainnya, yakni Fortuner dan VW Caravelle, diatasnamakan orang lain yang masih memiliki kedekatan dengan Luthfi. Diduga, dua mobil itu diatasnamakan Ahmad Zaky dan Ali Imran. Adapun akta kepemilikan dua mobil lainnya, yakni Pajero Sport dan Nissan, masih ditelusuri.

"Jadi yang tiga itu, satu di antaranya atas nama LHI (Luthfi Hasan Ishaaq), Mazda CX9, kemudian VW Caravelle atas nama orang lain; Fortuner atas nama orang lain yang juga dekat dengan Luthfi; Nissan Navara dan Pajero Sport, ini setelah dicek ada kaitannya dengan LHI," ungkap Johan.

Mobil-mobil terkait Luthfi ini diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kepengurusan kuota impor daging sapi. Dia bersama-sama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengurus penambahan kuota impor daging sapi untuk perusahaan itu. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka dugaan pencucian uang.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

    Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

    Nasional
    Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

    Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

    Nasional
    DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

    DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

    Nasional
    Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

    Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

    Nasional
    Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

    Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

    Nasional
    Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

    Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

    Nasional
    Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

    Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

    Nasional
    Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

    Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

    Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

    Nasional
    Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

    Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

    Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

    DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

    Nasional
    Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

    Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

    Nasional
    Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

    Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

    Nasional
    KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

    KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.