Perbankan Keberatan Larangan Fotokopi KTP

Kompas.com - 07/05/2013, 20:05 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Industri perbankan mulai mengeluhkan surat edaran Mendagri yang melarang untuk memfotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) karena menyulitkan untuk pendataan nasabah dan justru terjadi pemborosan anggaran belanja perusahaan.

Direktur Utama Bank Syariah Bukopin Riyanto mengatakan, larangan fotokopi e-KTP akan menyulitkan kegiatan perbankan. Bagaimanapun, KTP harus dilampirkan dalam beberapa transaksi perbankan.

"Kalau e-KTP tidak boleh difotokopi, kegiatan bank akan susah. Sampai saat ini fotokopi KTP itu kan harus dilampirkan dalam beberapa transaksi perbankan, misalnya saat pembukaan tabungan baru, pembukaan deposito dan lain-lain," ujar Riyanto, Selasa (7/5/2013).

Hal itu diungkapkan Riyanto untuk menanggapi surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/1826/SJ, yang intinya melarang masyarakat memfotokopi e-KTP. Melalui surat edaran tersebut Mendagri Gamawan Fauzi menekankan bahwa e-KTP tidak diperkenankan untuk difotokopi, distapler, dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP.

Menurut surat edaran (SE) tersebut, instansi pemerintah, pemda, perbankan dan swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP, termasuk pembaca data (card reader) sebagaimana diamanatkan Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Terkait hal itu Riyanto menilai ada sistem yang kurang bagus dalam implementasi e-KTP. Apabila perbankan harus menyediakan sendiri card reader e-KTP, maka hal itu akan menjadi pemborosan bagi perbankan.

"Kalau bank harus punya itu berarti bank harus investasikan itu minimal satu buah di setiap kantor cabang, dan saya juga tidak tahu harganya berapa. Selain itu, kalau alat itu memang dibutuhkan, maka diperlukan penyesuaian baru," kata Riyanto.

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

    Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

    Nasional
    IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

    IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

    Nasional
    Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

    Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

    Nasional
    UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

    UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

    Nasional
    UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

    UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

    Nasional
    Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

    Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

    Nasional
    Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

    Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

    Nasional
    Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

    Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

    Nasional
    Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

    Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

    Nasional
    Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

    Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
     Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

    Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

    Nasional
    Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

    Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

    Nasional
    Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

    Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

    Nasional
    Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

    Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

    Nasional
    Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

    Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X