Kompas.com - 07/05/2013, 19:16 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mendesak Kejaksaan meminta terpidana korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji membayar uang pengganti senilai Rp 4,2 miliar. Sesuai putusan Mahkamah Agung, November 2012 lalu, Susno divonis pidana 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta, dan membayar uang pengganti Rp 4.2 miliar subsider 6 bulan penjara atas kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 dan korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari (PT SAL).

Jika Susno tidak membayar uang pengganti, maka Kejaksaan diminta segera menyita harta Susno. "Meskipun Susno Duadji sudah mendekam di LP Cibinong, berdasarkan informasi yang kami himpun hingga saat ini Susno belum membayar uang pengganti sebesar Rp 4,2 miliar," ujar Emerson di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Emerson menjelaskan, berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut."

Menurut dia, membayar uang pengganti atau menyita sejumlah harta Susno itu dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Emerson pesimistis Susno mau membayar uang pengganti, apalagi menggantinya dengan menyerahkan harta kekayaannya. Mantan Kepala Bareskrim Polri itu diketahui memiliki kekayaan berupa rumah, kendaraan, tanah, dan bisnis tambang batu bara.

"Berharap Susno menyerahkan hartanya secara sukarela nampaknya diragukan. Susno bahkan bisa menghindari upaya penggantian kerugian negara atau denda dengan cukup menjalani subsider 6 bulan penjara," katanya.

Sebelumnya, mantan Kapolda Jawa Barat itu menyerahkan diri ke LP Cibinong pada Kamis (2/5/2013) malam untuk menjalani sisa putusan tiga tahun enam bulan penjara. Kejaksaan juga menerima permintaan Susno untuk menjalani sisa hukuman di lapas tersebut. Permintaan itu sudah disampaikan Susno lewat surat pada Februari 2013. Eksekusi itu setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno.

Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno sebelumnya sempat tiga kali tidak memenuhi panggilan eksekusi kejaksaan dan menolak dieksekusi dengan alasan putusan batal demi hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

    UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

    Nasional
    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

    Nasional
    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

    Nasional
    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

    Nasional
    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

    Nasional
    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Nasional
    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.