Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Akan Panggil Lagi Hary Tanoe

Kompas.com - 07/05/2013, 18:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan kembali memanggil Direktur Utama PT Media Nusantara Citra (MNC) Hary Tanoesoedibjo dan Direktur Utama PT MNC SkyVision B Rudijanto Tanoesoedibjo. Kedua petinggi MNC Group itu berhalangan hadir dalam pertemuan klarifikasi yang dilakukan di kantor KPI, Selasa (7/5/2013).

"Kami akan panggil kembali Pak Hary Tanoe dan Pak Rudi. Kami tetap berharap untuk berkomunikasi karena ada beberapa hal yang harus jadi komitmen dari pimpinan RCTI dan Indovision," ujar Komisioner KPI, Ezki Suyanto, Selasa siang.

Di dalam pertemuan siang ini, RCTI diwakili oleh Head of Corporate Secretary RCTI Adjie S Soeratmadjie, sementara Indovision diwakili oleh Senior Manager Regulatory Affair and Corporate Support MNC Sky Vision Muharzin Hasril. Adapun Hary Tanoe dan Rudijanto tidak bisa hadir karena masih berada di luar negeri.

Dari hasil pertemuan tersebut, Ezki menjabarkan bahwa RCTI dan Indovision menyebutkan tidak ada intervensi apa pun dari partai atau ormas dalam hal peliputan atau program yang harus ditayangkan partai atau ormas. "KPI ajak masyarakat untuk sama-sama kita lihat, kita awasi program-program yang disiarkan dua lembaga penyiaran ini," ucap Ezki.

Ia mengatakan, klarifikasi dan dialog mengenai dugaan penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik untuk kepentingan kelompok tertentu ini juga pernah dilakukan oleh KPI terhadap beberapa lembaga penyiaran, seperti Metro TV, TVOne, RCTI, Global TV, dan MNC TV.

Slot khusus Hanura

Sebelumnya, sebuah video yang diunggah ke YouTube berjudul "Media & Politik 1" ramai diperbincangkan di dunia maya. Video yang sudah dilihat sekurangnya 4.723 kali itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Suara itu memberi arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos MNC Grup, Hary Tanoedoedibjo, yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura.

Dari suara tersebut, rencananya kedua media akan dimasuki kampanye Partai Hanura. Berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDPIndonesia pada Minggu (5/5/2013) lalu.

"Tetapi saya lagi berunding dengan Mas Willy untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin Mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."

Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy aja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke Pak Mirdasi.

Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Willy. Jadi insya Allah... Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu.

Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan seluruh kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis.

Mengapa kok kemudian harus digratisin? Ada lanjutannya. Kita kepingin ada satu channel di Indovision itu, yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi Pak Arya.

Karena itu akan memudahkan teman-teman di masing-masing kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman sekalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu-membahu untuk memenangkan ini secara bersama-sama."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

    KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

    Nasional
    Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

    Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

    Nasional
    Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

    Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

    Nasional
    Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

    Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

    Nasional
    LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

    LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

    Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

    Nasional
    Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

    Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

    Nasional
    MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

    MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

    Nasional
    Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

    Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

    Nasional
    Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

    Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

    Nasional
    2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

    2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

    Nasional
    Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

    Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

    Nasional
    Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

    Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

    Nasional
    Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

    Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

    Nasional
    Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

    Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com