Pengacara LHI: KPK Sewenang-wenang Sita Mobil

Kompas.com - 07/05/2013, 18:00 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, Zainuddin Paru, menyatakan bahwa sikap KPK melakukan upaya penyegelan tiga mobil yang di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Senin (6/5/2013) malam, tidak memenuhi prosedur. Pasalnya, KPK tidak membawa surat penyitaan.

Zainuddin menilai, upaya penghalangan proses penyegelan yang dilakukan oleh kader PKS sudah tepat. "Yang menjadi persoalan ketika petugas keamanan kantor PKS menanyakan surat penyitaan. Petugas KPK yang datang tidak bisa menunjukkan surat tersebut. Mereka hanya mengatakan nanti menyusul," kata Zainuddin melalui keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa (7/5/2013).

Namun, dia menyangkal langkah yang dilakukan oleh kader PKS adalah upaya penghalangan KPK dalam penyegelan. "Petugas tidak tahu mobil mana saja yang ingin disita," katanya. Menurutnya, tidak semua mobil yang akan disita oleh KPK semalam milik LHI (Luthfi Hasan Ishaq).

Terkait pengempesan ban mobil yang akan disita KPK, Zainuddin menyatakan, aksi itu justru untuk mencegah agar mobil tersebut tidak dibawa oleh pemiliknya karena akan menimbulkan delik baru.

"Karena para pemilik mobil tersebut tidak terima mobilnya disita sehingga mereka ingin membawanya keluar. Ketika berkonsultasi dengan saya, saya melarangnya," tegasnya.

Sementara itu, pantauan Kompas.com, kantor DPP PKS yang terletak di Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, tampak tertutup. Pintu pagar bangunan tampak dijaga ketat oleh petugas berpakaian safari. Sebelumnya, para petugas tersebut tidak ada. Hanya satpam bangunan yang sehari-hari bertugas di tempat itu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, mobil-mobil yang akan disegel terparkir di tempat parkir mobil yang terdapat pada sisi kiri gedung. Mobil-mobil tersebut tampak dihalangi oleh sejumlah mobil lain. Hal ini menyulitkan bagi siapa saja yang ingin melihatnya.

Sebelumnya, KPK berencana akan menyita tiga mobil yang diduga milik LHI, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan tambahan kuota impor daging sapi. Mobil-mobil itu adalah VW Caravelle bernomor polisi B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, dan Fortuner B 544 RFS.

"Mobil-mobil tersebut diduga terkait dengan tersangka LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat.

Sebelumnya, KPK menyita Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE yang diduga milik Luthfi. FJ Cruiser itu kini diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Jakarta. KPK memeriksa Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman pada 17 April dan 23 April 2013.

Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

    Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

    Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

    Nasional
    Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

    Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

    Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

    Nasional
    Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

    Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

    Nasional
     Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

    Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

    Nasional
    Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

    Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

    Nasional
    Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

    Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

    Nasional
    Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

    Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

    Nasional
    Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

    Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

    MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

    Nasional
    UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

    Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

    Nasional
    Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

    Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

    Nasional
    LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

    LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X