Kompas.com - 07/05/2013, 13:52 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu dari tiga partai yang semua bakal calon legislatifnya dinyatakan tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (7/5/2013). Apa tanggapan Presiden PKS Anis Matta soal hasil ini?

"Tidaklah. Hanya kekurangan satu-dua persyaratan administrasi," kata Anis saat dihubungi melalui telepon, Selasa (7/5/2013) siang. Dia mengatakan, masih ada waktu untuk perbaikan dan optimistis semua kandidatnya bakal lolos daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014.

Anis menyebutkan, persoalan administrasi itu seperti kelengkapan foto dan ijazah. Khusus soal ijazah, Anis mengatakan, KPU sangat terpatok pada syarat bakal caleg adalah lulusan SMA sehingga harus dapat menunjukkan ijazah SMA.

Mayoritas bakal caleg yang diusung PKS, sebut Anis, berpendidikan sarjana. "Nah, ijazah SMA-nya kan belum tentu bisa cepat nyari-nya," ujarnya. Dari 492 bakal calon yang diusung, hanya 12,4 persen yang pendidikan tertingginya adalah SMA.

Anis mengaku tak terganggu dengan masih belum lengkapnya persyaratan administrasi para kandidatnya. "Dari DCS (daftar calon sementara) menjadi DCT tidak terlalu bermasalah, kecuali kalau ada aduan masyarakat terkait persoalan substantif," katanya tanpa merinci apa saja kemungkinan masalah itu.

Dengan kondisi ini, Anis optimistis partainya tak akan punya kendala untuk memasukkan semua kandidatnya ke DCT Pemilu 2014. "Masih ada waktu juga sampai Agustus (2013, untuk sampai menjadi DCT)," tuturnya.

KPU menyatakan, ada tiga partai politik yang semua bakal calon anggota legislatifnya tidak lolos verifikasi saat mengumumkan hasil verifikasi DCS Pemilu 2014, di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Tiga partai itu adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Tahapan untuk sampai DCT

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, berkas DCS bisa diperbaiki pada 9-22 Mei 2013. Perbaikan ini akan kembali diverifikasi KPU pada 23-29 Mei 2013.

KPU akan menyusun DCS pada 30 Mei-12 Juni 2013 untuk diumumkan ke publik pada 13-17 Juni 2013. Pengumuman mencakup persentase keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat setiap partai. Tanggapan masyarakat atas DCS tersebut dibuka pada 14-27 Juni 2013.

Jika ada tanggapan masyarakat, KPU akan meminta klarifikasi kepada partai politik pada 28 Juni-4 Juli 2013 dan setiap partai punya waktu menjawabnya pada rentang 5-18 Juli 2013. KPU kemudian mengumumkan perlu tidaknya penggantian bakal caleg pada 19-25 Juli 2013 dan partai politik punya waktu mengganti bakal calegnya pada 26 Juli-1 Agustus 2013.

KPU akan melakukan verifikasi terhadap calon pengganti pada 2-8 Agustus 2013 untuk kemudian menetapkan DCT pada 9-22 Agustus 2013. DCT akan diumumkan kepada publik pada 23-25 Agustus 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

    Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

    Nasional
    3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

    3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

    Nasional
    Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

    Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

    Nasional
    Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

    Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

    Nasional
    Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

    Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

    Nasional
    Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

    Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

    Nasional
    Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

    Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

    Nasional
    93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

    93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

    Nasional
    Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

    Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

    Nasional
    Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

    Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

    Nasional
    Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

    Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

    Nasional
    UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

    UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

    Nasional
    Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

    Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

    Nasional
    UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

    UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

    Nasional
    PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

    PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.