Hari Ini Vonis Kontraktor Bioremediasi Chevron

JAKARTA, KOMPAS.com— Selasa (7/5/2013) siang ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, mengagendakan pembacaan vonis untuk dua orang terdakwa perkara dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia.

Mereka adalah Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo, dan Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri.

Keduanya dianggap sebagai dua kontraktor pekerjaan bioremediasi yang tak mengantongi izin dan tak sesuai dengan spesifikasi.

Hingga siang hari, para pendukung Herlan dan Ricksy terus berdatangan untuk menyampaikan solidaritas.

Para karyawan dari Chevron di Riau yang mudah dikenali dengan seragamnya juga tampak memberikan dukungan.

Presiden Direktur PT Chevron, Abdul Hamid Batubara, juga tampak hadir di tengah-tengah kerumunan pendukung.

Herlan dituntut JPU dengan pidana penjara 15 tahun, denda Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan , dan uang pengganti kerugian negara 6,9 juta dollar AS.

Sementara itu, Ricksy dituntut pidana penjara 12 tahun, denda Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan, dan uang pengganti kerugian negara 3,08 juta dollar AS.

Mereka dijerat berdasar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Total kerugian negara akibat proyek 10,2 juta dollar AS. Uang tersebut menurut jaksa sudah diajukan PT CPI ke BP Migas sebagai dana cost recovery.

"Total kerugian 10,2 juta dollar AS, dari jumlah itu yang dibayarkan ke PT SGJ 6,9 juta dollar AS," kata jaksa Surma ketika membacakan tuntutan.

Kasus bioremediasi ini menyeret dua orang dari pihak kontraktor dan tiga orang dari pihak PT CPI.

Para terdakwa merasa Kejaksaan Agung tampak memaksakan perkara ini masuk ke pidana korupsi padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi, izin bioremediasi Chevron tak menyalahi aturan dan belum ada kerugian negara akibat bioremediasi ini.

"KLH tak mewajibkan pihak ketiga punya izin, kita melihat Chevron-nya. Dalam PP sudah jelas yang wajib punya izin adalah penghasil limbah," kata saksi Masnellyarti Hilman, Kepala Deputi IV KLH, pada sidang sebelumnya.

Ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 juncto PP No 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No 18 Tahun 1999.