PKS: Ahmad Fathanah Itu Penjahat, Makelar!

Kompas.com - 07/05/2013, 13:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Ahmad Fathanah, orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai penjahat dan makelar. Ia dianggap hanya mengaku sebagai orang yang mengenal dekat petinggi PKS. 

"Dia bukan siapa-siapa. Kader bukan, pengurus bukan. Mengaku-aku kenal banyak orang PKS, kami ngamuk juga. Ahmad Fathanah itu penjahat, makelar. Banyak dicari kader PKS karena nama baik yang kami punya itu dibangun susah payah," ujar Ketua DPP bidang Humas Masyarakat PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Selasa (7/5/2013).

Mardani mengatakan, Ahmad Fathanah hanya memiliki hubungan pribadi dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, kedekatan Fathanah dengan Luthfi itu ternyata dimanfaatkannya untuk menjual pengaruh ke banyak pihak.

"Padahal, sampai sekarang pengurus PKS tidak pernah tahu siapa itu Fathanah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani membantah tuduhan yang mengaitkan PKS dengan kasus dugaan suap impor daging sapi. Mardani mengatakan, tidak ada aliran dana dari Fathanah ke DPW PKS Sulawesi Selatan seperti yang diungkapkan calon gubernur Sulawesi Selatan yang diusung PKS Ilham Arif Sirajuddin.

"Ini agak terbalik logikanya. Di PKS, kalau kami mendukung pasangan cagub justru gubernur yang memberi dana, bukan partai kasih dana untuk cagub. Cagub yang diusung PKS membayar sendiri apa yang dibutuhkannya," kata Mardani.

Selain itu, Mardani juga membantah adanya acara PKS yang turut menghadirkan artis Ayu Azhari. Ayu Azhari sempat diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap impor daging sapi. Ayu juga sempat mengembalikan uang senilai Rp 38 juta yang diberikan Ahmad Fathanah untuk keperluan mengisi sebuah acara PKS.

"Ayu Azhari atau Fathanah tidak bisa mengaku-aku itu acara PKS. Tidak bisa orang lain di luar PKS yang mengklaim itu acara kami. Kami juga tidak pernah mengangkat Fathanah sebagai panitia acara PKS mana pun," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi diduga bersama-sama Fathanah menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengupayakan tambahan kuota impor daging untuk perusahaan tersebut. Adapun nilai komitmen fee yang diduga dijanjikan kepada Luthfi mencapai Rp 40 miliar. Dari total nilai fee tersebut, baru Rp 1,3 miliar yang diberikan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

    Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

    Nasional
    Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

    Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

    Nasional
    KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

    KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

    Nasional
    Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

    Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

    Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

    Nasional
    Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

    Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

    Nasional
    Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

    Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

    Nasional
    Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

    Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

    Nasional
    Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

    Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

    Nasional
    Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

    Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

    Nasional
    Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

    Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

    Nasional
    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

    Nasional
    KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

    KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

    Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

    Nasional
    Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

    Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X