Kompas.com - 07/05/2013, 13:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding Ahmad Fathanah, orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai penjahat dan makelar. Ia dianggap hanya mengaku sebagai orang yang mengenal dekat petinggi PKS. 

"Dia bukan siapa-siapa. Kader bukan, pengurus bukan. Mengaku-aku kenal banyak orang PKS, kami ngamuk juga. Ahmad Fathanah itu penjahat, makelar. Banyak dicari kader PKS karena nama baik yang kami punya itu dibangun susah payah," ujar Ketua DPP bidang Humas Masyarakat PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Selasa (7/5/2013).

Mardani mengatakan, Ahmad Fathanah hanya memiliki hubungan pribadi dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, kedekatan Fathanah dengan Luthfi itu ternyata dimanfaatkannya untuk menjual pengaruh ke banyak pihak.

"Padahal, sampai sekarang pengurus PKS tidak pernah tahu siapa itu Fathanah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani membantah tuduhan yang mengaitkan PKS dengan kasus dugaan suap impor daging sapi. Mardani mengatakan, tidak ada aliran dana dari Fathanah ke DPW PKS Sulawesi Selatan seperti yang diungkapkan calon gubernur Sulawesi Selatan yang diusung PKS Ilham Arif Sirajuddin.

"Ini agak terbalik logikanya. Di PKS, kalau kami mendukung pasangan cagub justru gubernur yang memberi dana, bukan partai kasih dana untuk cagub. Cagub yang diusung PKS membayar sendiri apa yang dibutuhkannya," kata Mardani.

Selain itu, Mardani juga membantah adanya acara PKS yang turut menghadirkan artis Ayu Azhari. Ayu Azhari sempat diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap impor daging sapi. Ayu juga sempat mengembalikan uang senilai Rp 38 juta yang diberikan Ahmad Fathanah untuk keperluan mengisi sebuah acara PKS.

"Ayu Azhari atau Fathanah tidak bisa mengaku-aku itu acara PKS. Tidak bisa orang lain di luar PKS yang mengklaim itu acara kami. Kami juga tidak pernah mengangkat Fathanah sebagai panitia acara PKS mana pun," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang kepengurusan kuota impor daging sapi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi diduga bersama-sama Fathanah menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama sebagai imbalan mengupayakan tambahan kuota impor daging untuk perusahaan tersebut. Adapun nilai komitmen fee yang diduga dijanjikan kepada Luthfi mencapai Rp 40 miliar. Dari total nilai fee tersebut, baru Rp 1,3 miliar yang diberikan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    Nasional
    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Nasional
    Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

    Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

    Nasional
    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

    Nasional
    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

    Nasional
    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

    Nasional
    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

    Nasional
    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

    Nasional
    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

    Nasional
    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

    Nasional
    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

    Nasional
    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

    Nasional
    Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

    Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

    Nasional
    Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

    Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.