Calonkan Jokowi Tahun 2014 Sama dengan Bunuh Bibit Kepemimpinan

Kompas.com - 07/05/2013, 09:10 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang, menyatakan, jika ada orang atau kelompok atau partai yang secara dini sekarang ini ingin mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, itu sama saja dengan membunuh bibit calon pemimpin masa depan yang berkualitas.

"Saya setuju bahwa Jokowi merupakan pemimpin dan aset masa depan bangsa Indonesia yang sarat kejujuran, apa adanya, kesederhanaan, transparansi, prorakyat dan nasionalisme, serta low profile, tetapi, punya magnet tersendiri di hadapan rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Namun, sayang jika Jokowi harus dipaksa maju tahun depan.

"Menurut kami, jangan paksa Jokowi maju sebagai calon presiden. Sebab, hemat kami, kalau dipaksa maju, itu akan berbahaya dan sama saja dengan membunuh bibit kepemimpinan bangsa yang ada. Kita harus menunggu Jokowi menunaikan tugas utamanya di Jakarta," paparnya.

Pekerjaan utama Jokowi saat ini, lanjut Hatta, adalah mengatasi banjir, macet, korupsi, meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan lingkungan, serta membantu usaha kecil menengah (UKM) untuk melawan pesatnya pembangunan mal.

"Kalau tugas utama itu bisa diatasi maka sangat layak ke depan Jokowi dipromosi sebagai calon presiden pada tahun 2019. Kalau kita terburu nafsu mengikuti hasil polling, maka saya khawatir kita akan kecewa sepertai kekecewaan kita terhadap Presiden SBY sekarang," jelasnya.

Oleh sebab itu, tambah Taliwang, pihaknya berbeda pendapat dengan sebagian orang, kelompok, dan mungkin partai politik yang mau mendorong Jokowi sebagai calon presiden sekarang ini.

"Saya berbeda faham dengan mereka yang tidak sabar ingin segera mengorbitkan Jokowi ke pentas nasional menjadi calon presiden."

Menurut Hatta, kita harus menunggu Jokowi menunaikan tugas utamanya di Jakarta dulu. Kalau tugas utama itu bisa diatasi, maka sangat layak ke depan Jokowi dipromosikan sebagai calon presiden pada tahun 2019.

"Kalau kita terburu nafsu mengikuti hasil polling, maka saya khawatir nasibnya akan sama seperti Presiden SBY sekarang," ujarnya.

Kini, dalam konteks kepemimpinan nasional, Jokowi harus meningkatkan kapasitas kenegarawanannya dulu.

"Bagaimana visinya tentang Indonesia ke depan dalam konteks geopolitik dan dunia. Bagaimana visinya menghadapi kekuatan kapitalis global dan kaitannya dengan produksi kemiskinan di negeri ini. Dan, masih banyak lagi yang perlu kita tahu dan dengar. Tidak sekadar kemampuan blusukan dan penguasaan soal-soal teknis kepemimpinan. Karena yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah kepemimpinan yang mampu menerobos seperti Soekarno atau Soeharto di eranya. Pemimpin yang menjawab tantangan pada masanya. Kita belum menangkap substansi ideologi Jokowi. Pemimpin yang hanya faham teknis, tetapi tidak ideologis paling disukai kapitalis global. Karena mereka memang butuh 'orang yang disuruh-suruh dan mengerjakan perintah itu dengan baik', meskipun populis. Mereka tidak suka yang punya potensi perlawanan atas nama ideologi 'dari para pesuruh' itu," papar Taliwang lagi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X