Kompas.com - 07/05/2013, 06:57 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memanggil dua stasiun televisi, RCTI dan MNC SKY Vision, hari ini, Selasa (7/5/2013) siang. Kedua lembaga penyiaran itu dipanggil terkait beredarnya video suara disertai teks yang diunggah ke Youtube, yang memperdengarkan rencana kedua stasiun televisi itu memberikan porsi siaran khusus bagi Partai Hanura.

"Kami menindaklanjuti aduan masyarakat, baik melalui Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Media Watch, dan masyarakat melalui akun Twitter kami tentang adanya video itu. Kami perlu klarifikasi dari dua lembaga penyiaran, baik RCTI maupun MNC Sky Vision, yang disebut dalam video itu," ujar Komisioner KPI Nina Armando saat dihubungi Selasa (7/5/2013) pagi.

Rencananya, pemanggilan kedua lembaga penyiaran itu akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB di kantor KPI pusat. Selain kedua lembaga penyiaran, KPI juga mengundang Dewan Pers untuk mendengarkan klarifikasi soal dugaan keberpihakan kedua lembaga penyiaran tersebut.

Menurut Nina, KPI hingga saat ini belum bisa menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan RCTI maupun MNC Sky Vision. "Tetapi, yang namanya frekuensi itu adalah milik publik, ketika digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, maka ini yang menjadi masalah. Maka dari itu, klarifikasi ini perlu didengar dulu baru setelah itu KPI rapat pleno untuk melihat apakah ada pelanggaran atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya, sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" ramai diperbincangkan di dunia maya. Video yang sudah dilihat oleh sekurangnya 4.723 orang itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Suara itu memberi arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos MNC Grup Hary Tanoedoedibjo, yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura.

Dari suara tersebut, rencananya kedua media akan dimasuki slot kampanye Partai Hanura. Berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDPIndonesia pada Minggu (5/5/2013) lalu.

"Tetapi saya lagi berunding dengan mas Willy untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."
"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy aja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke Pak Mirdasi." "Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Willy. Jadi insya Allah.. Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."
"Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan seluruh kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis."
"Mengapa kok kemudian harus digratisin? Ada lanjutannya. Kita kepingin ada satu channel di Indovision itu, yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi Pak Arya." "Karena itu akan memudahkan teman-teman di masing-masing kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman sekalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu-membahu untuk memenangkan ini secara bersama-sama."

Bantahan

MNC Sky Vision yang mengeluarkan produk Indovision membantah berpihak kepada Partai Hanura. "Kami tidak pernah menghadiri pertemuan Partai Hanura dan di sana di setiap pertemuan bisa saja orang ada minta liputan. Itu sah-sah saja," ujar Head of Corporate Secretary MNC Sky Vision Arya Mahendra Sinulingga saat dihubungi Senin (6/5/2013).

Arya menuturkan, permintaan serupa juga banyak dia terima dari partai politik lain ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Namun, semua permintaan itu tidak langsung dikabulkan. "Semua media juga pasti mengalami hal ini, banyak yang minta slot. Tapi, apakah akan ditayangkan atau tidak, itu persoalan berikutnya," imbuh dia.

Arya pun menyatakan tidak ada satu pun pemberitaan di MNC Grup yang melanggar peraturan perundang-undangan. "Jadi, sampai hari ini, tidak ada arahan apa pun, baik dalam jumlah atau komposisi pemberitaan, yang berpihak kepada partai tertentu, tidak ada. Lihat saja berita kami. Sederhana," kata Arya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

    Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

    Nasional
    Undang-undang Darurat Sajam

    Undang-undang Darurat Sajam

    Nasional
    Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

    Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

    Nasional
    Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

    Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

    Nasional
    Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

    Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

    Nasional
    Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

    Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

    Nasional
    Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

    Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

    Nasional
    Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

    Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

    Nasional
    Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

    Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

    Nasional
    Kabareskrim soal Peristiwa di Magelang: Yang Tahu Pasti Hanya Allah, Brigadir J, dan Istri Ferdy Sambo

    Kabareskrim soal Peristiwa di Magelang: Yang Tahu Pasti Hanya Allah, Brigadir J, dan Istri Ferdy Sambo

    Nasional
    Daftar Pemilu 2024 ke KPU, Rombongan Partai Masyumi Diiringi Tarian Gelombang Persembahan

    Daftar Pemilu 2024 ke KPU, Rombongan Partai Masyumi Diiringi Tarian Gelombang Persembahan

    Nasional
    KSAD Berpesan Anggota Pramuka Jadikan Pancasila sebagai Landasan Hidup Berbangsa

    KSAD Berpesan Anggota Pramuka Jadikan Pancasila sebagai Landasan Hidup Berbangsa

    Nasional
    Hari Pramuka, Ketua Kwarnas Tekankan soal Keceriaan dan Dedikasi

    Hari Pramuka, Ketua Kwarnas Tekankan soal Keceriaan dan Dedikasi

    Nasional
    Koalisi Sipil Harap TNI Fokus untuk Profesional dan Tak Tergoda Wacana Masuk Pemerintahan

    Koalisi Sipil Harap TNI Fokus untuk Profesional dan Tak Tergoda Wacana Masuk Pemerintahan

    Nasional
    Daftar ke KPU, Partai Pandu Bangsa Targetkan Lolos Verifikasi Pemilu 2024

    Daftar ke KPU, Partai Pandu Bangsa Targetkan Lolos Verifikasi Pemilu 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.