Ahli Bioremediasi Kejagung Dicecar

Kompas.com - 07/05/2013, 03:06 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Ahli bioremediasi yang digunakan Kejaksaan Agung kembali dicecar penasihat hukum terdakwa perkara dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Indonesia. Ahli bernama Edison Effendi yang pernah mengikuti tender di Chevron tetapi kalah itu dianggap tak kredibel dihadirkan sebagai ahli di persidangan.

Edison dihadirkan untuk terdakwa Widodo, Team Leader Sumatera Light North PT Chevron Kabupaten Duri, Riau. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/5), dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih.

Dampaknya, sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan ahli bioremediasi itu akhirnya tak bisa berjalan karena ahli jelas berpihak kepada kejaksaan. Setiap pertanyaan yang diajukan penasihat hukum Widodo selalu dijawab tidak tahu atau lupa.

Majelis hakim membiarkan pemandangan seperti ini berlangsung berlarut-larut. Sikap Sudharmawatiningsih ini pernah diprotes oleh terdakwa lain karena terkesan membiarkan kejanggalan tersebut terjadi.

”Metode apa yang Anda gunakan untuk bioremediasi?” tanya penasihat hukum Widodo, Dasril Affandi, terkait dengan pelaksanaan proyek bioremediasi di Babelan yang pernah dilakukan Edison. ”Wah, itu rahasia, nanti dicontoh kalau diungkapkan,” jawab Edison ketus.

Penasihat hukum juga menanyakan apakah perusahaan pelaksana bioremediasi di Babelan tersebut mengantongi izin. Namun, jaksa penuntut umum keberatan dengan pertanyaan tersebut.

”Ini demi terangnya kasus. Untuk mengetahui kualifikasi ahli ini seperti apa. Orang dijadikan ahli bukan sembarangan, harus punya latar belakang pendidikan dan pengalaman,” kata Dasril emosi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penasihat hukum kemudian bertanya, sebagai ahli, dalam melakukan pekerjaan, kaidah apa yang dipatuhi? Apakah, misalnya, berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang bioremediasi. ”Yang saya patuhi kesepakatan, tak hanya Kepmen 128. Saya kerjakan sesuai order,” jawab Edison.

Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih menyela, acuannya apa, apakah teori, doktrin-doktrin, atau peraturan-peraturan. ”Peraturan di Indonesia tidak mengikat saya sebagai ahli,” kata Edison. (AMR)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.