Kedaulatan RI di Papua

JAKARTA, KOMPAS - Tak satu pun negara saat ini mengungkit atau mempersoalkan isu kedaulatan Indonesia di Papua, terutama pada setiap persidangan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan kondisi itu, pembukaan kantor gerakan Free West Papua di Oxford, Inggris, dinilai tak perlu terlalu dibesar- besarkan karena bertentangan dengan tren global.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Senin (6/5), seusai menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Mozambik Oldemiro Baloi di kantornya. ”Memang ada kelompok seperti itu di luar negeri. Mereka mencoba terus menyuarakan pandangan yang bertentangan dengan tren global saat ini, termasuk dengan cara membuka kantor di Oxford, beberapa waktu lalu,” ujar Marty.

Menurut dia, Indonesia masih menunggu langkah Pemerintah Inggris selanjutnya. Saat memenuhi panggilannya, ujar Marty, Duta Besar Inggris Mark Canning, Senin pagi, kembali menegaskan sikap dan kebijakan resmi Pemerintah Inggris atas kedaulatan Indonesia di Papua. Marty mengatakan, penggagas pembukaan kantor Free West Papua, Benny Wenda, dipastikan bukan lagi warga negara Indonesia.

Dalam siaran persnya, Duta Besar Inggris Mark Canning membenarkan telah bertemu Marty. ”Saya jelaskan, kami sangat paham dengan sensitivitas isu itu bagi Indonesia. Posisi Pemerintah Inggris cukup jelas, kami menghormati integritas wilayah Indonesia dan tak akan mendukung seruan-seruan memerdekakan Papua,” tulisnya.

Canning menambahkan, Pemerintah Inggris juga mendukung usaha Pemerintah Indonesia yang berupaya mengatasi berbagai masalah di Papua.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengecam Pemerintah Inggris yang membiarkan pembukaan kantor perwakilan itu. ”Inggris terlampau jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Kita harus protes keras,” kata Priyo. Ia mengingatkan, Inggris juga memiliki masalah separatisme di Irlandia Utara.

Ketua DPP PDI-P Bidang Hubungan Luar Negeri Andreas Pareira mengatakan, Pemerintah Indonesia harus mengintensifkan lobi dengan negara lain untuk mencegah meluasnya internasionalisasi masalah Papua. Pembukaan kantor perwakilan itu, ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin, menunjukkan bahwa kemampuan diplomatik Indonesia sangat rendah dan keteteran.

”Di Inggris dan Jerman, kita menempatkan puluhan diplomat dan pejabat teras lain, termasuk atase pertahanan dan perwakilan dari BIN, tapi kalah oleh Benny Wenda yang bergerak tanpa staf dan dukungan logistik memadai,” kata Hasanuddin.

Namun, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan, pembukaan kantor perwakilan itu masalah kecil. ”Jangan terlalu dipusingkan. Hanya (masalah) kecil, pemberitaannya saja yang besar,” kata Marciano di kompleks Istana Negara. Dikatakan, Benny Wenda memang teridentifikasi cukup lama menggalang dukungan pihak luar bagi kemerdekaan Papua.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kewenangan otonomi khusus (otsus) Papua diperluas. Dengan kewenangan lebih besar, hambatan-hambatan dalam implementasi otsus yang selama ini terjadi diyakini bisa diatasi.

Lukas yang ditemani Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib dan staf khusus presiden untuk masalah Papua, Felix Wanggai, mengusulkan agar 80 persen dana otsus langsung disalurkan ke kabupaten/kota. ”Gubernur hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur tidak perlu mengerjakan proyek. Pembangunan biarkan dilakukan kabupaten,” tuturnya.(DWA/FAJ/NWO/WHY)