Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Bakal Caleg Positif Ganda, 21 Orang Terindikasi Ganda

Kompas.com - 06/05/2013, 22:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan sejumlah masalah pada berkas bakal caleg yang diserahkan oleh 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU, ratusan berkas terindikasi bermasalah.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyatakan, di antara banyaknya permasalahan yang dibahas oleh komisioner dalam rapat pleno hari ini, salah satunya ialah mengenai persoalan nama bakal caleg yang dicalonkan lebih dari satu partai atau lebih dari satu daerah pemilihan. Calon seperti ini disebut calon ganda.

Hadar menuturkan, setidaknya terdapat 25 nama bakal caleg yang terindikasi ganda yang ditemukan oleh tim verifikator KPU. Akan tetapi, lanjut Hadar, dari jumlah tersebut, ada nama-nama bakal caleg yang memang positif ganda dan ada juga nama-nama yang hanya terindikasi ganda.

"Sekitar 25 (yang ganda). Nah, empat dalam 25 ini (dipastikan) ganda. Sisanya indikasi," kata Hadar saat ditemui di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).

Hadar enggan mengungkapkan identitas para caleg yang positif maupun terindikasi ganda. Begitu juga saat ditanya persoalan lain terkait hasil rapat pleno hari ini. "Besok saja, saya tidak hapal," katanya singkat.

Ia menuturkan, rapat pleno yang berlangsung selama 6,5 jam sejak pukul 11.30 hingga 18.00 WIB tersebut belum menemukan titik terang. Bahkan, menurut Hadar, hingga saat ini, tim verifikator masih belum menyelesaikan proses verifikasi.

Meski demikian, KPU tetap optimistis dapat menyelesaikan proses verifikasi tepat pada waktunya. KPU juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap seluruh parpol peserta pemilu untuk memaparkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikator.

"Saya kira besok jam 10.00 WIB rencananya akan mengundang parpol dan menjelaskan karena banyak sekali. Jadi, harap bersabar karena kami harus pastikan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Nasional
    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    Nasional
    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    Nasional
    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com