Pemerintah RI Tak Persoalkan Lagi Kantor "Free West Papua" di Inggris

Kompas.com - 06/05/2013, 19:57 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerima alasan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta terkait pembukaan kantor "Free West Papua: di Oxford. Pemerintah RI juga masih percaya akan komitmen Inggris yang masih menghargai Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI (NKRI).

"Saya pikir itu tidak perlu dipersoalkan lagi karena (pembukaan kantor Free West Papua) bukan merupakan kebijakan resmi atau official policy karena pemerintah Inggris tetap mengakui Papua bagian NKRI," ujar staf khusus kepresidenan bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Velix mengungkapkan, komitmen mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI juga merupakan salah satu faktor dalam menjalin kerja sama antar negara. Velix mengaku Kementerian Luar Negeri kini yang berkomunikasi langsung dengan pemerintah Inggris terkait langkah untuk menjaga kedaulatan NKRI.

"Ke depan, pemerintah harus lebih ekstra hati-hati. Ini pelajaran untuk lebih intensif melakukan kontak hubungan internasional. Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan persoalan mendasar di Papua yang kini mulai digerakkan ke pembangunan kesejahteraan, untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia," kata Velix.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka membuka kantor perwakilannya "Free West Papua" di Oxford, Inggris. Pemerintah RI sudah bereaksi keras atas pendirian kantor itu. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahkan sudah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning untuk menjelaskan sikap Inggris.

Melalui siaran pers, Mark menjelaskan, pembukaan kantor "Free West Papua" tidak mencerminkan pandangan pemerintah Inggris terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris tidak mewakili pandangan di negara itu.

Canning menuturkan, Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Nasional
Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X