Kompas.com - 06/05/2013, 18:38 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum selama kurang lebih empat jam terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Senin (6/5/2013). Seusai diperiksa, Anas mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik mengenai beberapa hal, salah satunya soal peran dia saat menjadi anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dan ketua fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Saya juga dimintai keterangan tentang posisi saya dulu sebagai anggota komisi X dan ketua fraksi. Dimintai keterangan apa saja tugas saya sebagai komisi X, ketua fraksi, struktur fraksi juga dimintakan keterangan," kata Anas di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Anas sempat menjadi anggota komisi X sekaligus ketua fraksi Partai Demokrat sebelum resmi mengundurkan diri pada 10 Juli 2010. Dia mengundurkan diri dari DPR, dan kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat. Peran Anas sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR terungkap melalui kesaksian anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono. Ignatius mengaku pernah diminta Anas menanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai sertifikat lahan Hambalang yang tak juga selesai.

Saat itu, menurut Ignatius, Anas memintanya selaku ketua fraksi. Mengenai sertifikat lahan Hambalang ini, Anas enggan bicara banyak. Saat dikonfirmasi hari ini, Anas meminta wartawan menanyakan langsung kepada KPK. "Selengkapnya banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi selengkapnya ditanyakan ke penyidik KPK," ujar Anas.

Selain mengenai perannya sebagai ketua fraksi dan anggota DPR, Anas mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar tiga tersangka, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer.

"Tentu karena saksi untuk tiga orang, pertanyaannya banyak dan cukup lama hampir empat jam," kata Anas.

Kepada wartawan, Anas mengaku ditanya penyidik KPK apakah dia mengenal tiga tersangka itu atau tidak. Dari tiga tersangka itu, hanya Andi yang dikenal Anas. Mantan ketua HMI ini mengaku kenal Andi sejak 1998. "Ketika kami sama-sama jadi anggota tim tujuh, tim penyusun paket undang-undang polik dan berlanjut sampai sekarang," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anas mengaku tak mengenal dan tidak pernah bertemu Deddy dan Teuku Bagus. "Dan banyak hal-hal lain. Di atas segalanya, keterangan saya mudah-mudahan ada gunanya untuk memberikan klarifikasi. Apa gunanya untuk memperjelas kasus Hambalang yg disangkakan ke tiga orang tadi, saya engak tahu," ucap Anas.

KPK menjadwalkan pemeriksaan Anas sebagai saksi untuk Andi, Deddy, dan Teuku Bagus. Anas diperiksa karena karena dia dianggap tahu seputar proyek Hambalang. Lagi pula, Anas berasal dari partai yang sama dengan Andi, Partai Demokrat. Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pernah mengatakan, ada aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010. Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Menurut Nazaruddin, uang ke kongres itu digelontorkan petinggi Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer.

Sebagian uang fee Hambalang juga dikatakan mengalir ke Anas, Andi, anggota DPR, serta ke sejumlah pejabat Kemenpora. Tudingan Nazaruddin ini kemudian dibantah Andi dan Anas sebelum ini. Dalam sejumlah kesempatan, mereka membantah terlibat dan mengaku tidak menerima uang Hambalang. Dalam kasus Hambalang ini, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka. Berbeda dari Andi, Deddy, dan Teuku Bagus, Anas menjadi tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

Sementara Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dalam pengadaan proyek Hambalang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

    Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

    Nasional
    Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

    Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

    Nasional
    Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

    Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

    Nasional
    Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

    Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

    Nasional
    Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

    Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

    Nasional
    Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

    Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

    Nasional
    Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

    Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

    Nasional
    Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

    Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

    Nasional
    Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

    Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

    Nasional
    Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

    Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

    Nasional
    PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

    PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

    [POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

    Nasional
    Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

    Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

    Nasional
    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Nasional
    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.