KPK Gali Peran Anas sebagai Ketua Fraksi Demokrat

Kompas.com - 06/05/2013, 18:38 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum selama kurang lebih empat jam terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Senin (6/5/2013). Seusai diperiksa, Anas mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik mengenai beberapa hal, salah satunya soal peran dia saat menjadi anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dan ketua fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Saya juga dimintai keterangan tentang posisi saya dulu sebagai anggota komisi X dan ketua fraksi. Dimintai keterangan apa saja tugas saya sebagai komisi X, ketua fraksi, struktur fraksi juga dimintakan keterangan," kata Anas di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Anas sempat menjadi anggota komisi X sekaligus ketua fraksi Partai Demokrat sebelum resmi mengundurkan diri pada 10 Juli 2010. Dia mengundurkan diri dari DPR, dan kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat. Peran Anas sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR terungkap melalui kesaksian anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono. Ignatius mengaku pernah diminta Anas menanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai sertifikat lahan Hambalang yang tak juga selesai.

Saat itu, menurut Ignatius, Anas memintanya selaku ketua fraksi. Mengenai sertifikat lahan Hambalang ini, Anas enggan bicara banyak. Saat dikonfirmasi hari ini, Anas meminta wartawan menanyakan langsung kepada KPK. "Selengkapnya banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi selengkapnya ditanyakan ke penyidik KPK," ujar Anas.


Selain mengenai perannya sebagai ketua fraksi dan anggota DPR, Anas mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar tiga tersangka, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer.

"Tentu karena saksi untuk tiga orang, pertanyaannya banyak dan cukup lama hampir empat jam," kata Anas.

Kepada wartawan, Anas mengaku ditanya penyidik KPK apakah dia mengenal tiga tersangka itu atau tidak. Dari tiga tersangka itu, hanya Andi yang dikenal Anas. Mantan ketua HMI ini mengaku kenal Andi sejak 1998. "Ketika kami sama-sama jadi anggota tim tujuh, tim penyusun paket undang-undang polik dan berlanjut sampai sekarang," ucapnya.

Anas mengaku tak mengenal dan tidak pernah bertemu Deddy dan Teuku Bagus. "Dan banyak hal-hal lain. Di atas segalanya, keterangan saya mudah-mudahan ada gunanya untuk memberikan klarifikasi. Apa gunanya untuk memperjelas kasus Hambalang yg disangkakan ke tiga orang tadi, saya engak tahu," ucap Anas.

KPK menjadwalkan pemeriksaan Anas sebagai saksi untuk Andi, Deddy, dan Teuku Bagus. Anas diperiksa karena karena dia dianggap tahu seputar proyek Hambalang. Lagi pula, Anas berasal dari partai yang sama dengan Andi, Partai Demokrat. Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pernah mengatakan, ada aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010. Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Menurut Nazaruddin, uang ke kongres itu digelontorkan petinggi Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer.

Sebagian uang fee Hambalang juga dikatakan mengalir ke Anas, Andi, anggota DPR, serta ke sejumlah pejabat Kemenpora. Tudingan Nazaruddin ini kemudian dibantah Andi dan Anas sebelum ini. Dalam sejumlah kesempatan, mereka membantah terlibat dan mengaku tidak menerima uang Hambalang. Dalam kasus Hambalang ini, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka. Berbeda dari Andi, Deddy, dan Teuku Bagus, Anas menjadi tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

Sementara Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dalam pengadaan proyek Hambalang.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

    Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

    Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

    Nasional
    Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

    Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

    Nasional
    Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

    Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

    Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

    Nasional
    RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

    RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

    Nasional
    ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

    ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

    Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

    Nasional
    Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

    Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

    Nasional
    Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

    Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

    RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

    Nasional
    Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

    Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

    Nasional
    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

    Nasional
    Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

    Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

    RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X