Presiden, Kembalikan Gelar Pahlawan ke Inggris!

Kompas.com - 06/05/2013, 18:30 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk mengembalikan gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford. Hal ini perlu dilakukan karena Inggris bukan sekali saja melanggar komitmennya dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sebagai bentuk protes pemerintah Indonesia, sebaiknya Bapak Presiden mengembalikan gelar kebangsawanannya," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Pada bulan Oktober 2012 silam, Presiden SBY menerima gelar penghargaan dari Ratu Elizabet II dengan gelar bernama "Knight Grand Cross in the Order of the Bath". Gelar itu merupakan kelas tertinggi dari Order of Bath. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Raja George I pada tahun 1725. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil.

Nurul menuturkan pengembalian gelar penghargaan presiden perlu dilakukan karena pemerintah Inggris juga pernah mendatangi Papua, melakukan aktivitas seperti sidak tanpa melalui jalur diplomatik dan tanpa Standard Of Procedure (SOP). Kali ini, kata Nurul, Inggris telah ceroboh tidak mengkonfirmasi kepada Indonesia adanya gerakan kemerdekaan yang dimotori sekelompok separatis Papua di wilayahnya. Nurul pun menuding bahwa sikap Inggris itu lantaran adanya faktor kekuasaan politik yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua.

"Kekayaan ini dibarter dengan dukungan politik dari negara-negara yang berambisi mendukung dengan janji-janji kompensasi tertentu," imbuh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka membuka kantor perwakilannya "Free West Papua" di Oxford, Inggris. Pemerintah RI sudah bereaksi keras atas pendirian kantor itu. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahkan sudah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning untuk menjelaskan sikap Inggris.

Melalui siaran pers, Mark menjelaskan bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintah Inggris terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan di negara itu.

Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

    Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

    Nasional
    Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

    Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

    Nasional
    Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

    Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

    Nasional
    Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

    Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

    Nasional
    Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

    Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

    Nasional
    Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

    Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

    Nasional
    Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

    Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

    Nasional
    DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

    DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

    Nasional
    DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

    DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

    Nasional
    IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

    IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

    Nasional
    Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

    Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

    Nasional
    Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

    Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

    Nasional
    Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

    Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

    Nasional
    Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

    Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

    Nasional
    ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

    ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X