Kompas.com - 06/05/2013, 18:30 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk mengembalikan gelar penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II sebagai bentuk protes pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford. Hal ini perlu dilakukan karena Inggris bukan sekali saja melanggar komitmennya dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sebagai bentuk protes pemerintah Indonesia, sebaiknya Bapak Presiden mengembalikan gelar kebangsawanannya," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Pada bulan Oktober 2012 silam, Presiden SBY menerima gelar penghargaan dari Ratu Elizabet II dengan gelar bernama "Knight Grand Cross in the Order of the Bath". Gelar itu merupakan kelas tertinggi dari Order of Bath. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Raja George I pada tahun 1725. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi menonjol, baik dari kalangan militer maupun masyarakat sipil.

Nurul menuturkan pengembalian gelar penghargaan presiden perlu dilakukan karena pemerintah Inggris juga pernah mendatangi Papua, melakukan aktivitas seperti sidak tanpa melalui jalur diplomatik dan tanpa Standard Of Procedure (SOP). Kali ini, kata Nurul, Inggris telah ceroboh tidak mengkonfirmasi kepada Indonesia adanya gerakan kemerdekaan yang dimotori sekelompok separatis Papua di wilayahnya. Nurul pun menuding bahwa sikap Inggris itu lantaran adanya faktor kekuasaan politik yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua.

"Kekayaan ini dibarter dengan dukungan politik dari negara-negara yang berambisi mendukung dengan janji-janji kompensasi tertentu," imbuh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka membuka kantor perwakilannya "Free West Papua" di Oxford, Inggris. Pemerintah RI sudah bereaksi keras atas pendirian kantor itu. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahkan sudah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning untuk menjelaskan sikap Inggris.

Melalui siaran pers, Mark menjelaskan bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintah Inggris terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan di negara itu.

Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

    21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

    Nasional
    Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

    Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

    Nasional
    Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

    Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

    Nasional
    UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

    UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

    Nasional
    Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

    Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

    Nasional
    UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

    UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

    Nasional
    Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

    Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

    Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

    Nasional
    Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

    Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

    Nasional
    Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

    Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

    Nasional
    Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

    Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

    Nasional
    Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

    Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

    Nasional
    Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

    Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

    Nasional
    Kerumitan Perang Melawan Narkoba

    Kerumitan Perang Melawan Narkoba

    Nasional
    Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

    Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.