Hari Ini, KPU Pleno Hasil Verifikasi Bacaleg

Kompas.com - 06/05/2013, 15:17 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan akan melakukan pleno terhadap hasil verifikasi berkas bakal calon anggota legislatif yang diserahkan 12 partai politik peserta Pemilu 2014 beberapa waktu lalu. Kepada wartawan, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, rapat pleno hari Senin (6/5/2013) ini akan diikuti oleh tujuh komisioner KPU. Nantinya, ketujuh komisioner tersebut akan melakukan pencermatan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator sebelumnya.

"Nantinya, apa yang dilakukan oleh verifikator akan dicermati oleh komisioner. Kemudian kita sandingkan datanya, cara mereka mengambil keputusan standar atau tidak, kemudian akan kita putuskan," katanya saat ditemui diruangannya, Senin (6/5/2013).

Seperti diketahui, KPU telah membentuk tim verifikator yang bertugas untuk memverifikasi berkas bakal caleg yang telah diserahkan oleh 12 parpol. Setidaknya terdapat 12 tim verifikator. Setiap tim terdiri dari empat hingga enam orang verifikator yang berasal dari staf Sekretariat KPU. Sesuai jadwal yang telah ditentukan di dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013, tim verifikator akan bekerja selama dua kali.

Verifikasi tahap pertama dilakukan pada 23 April 2013 hingga hari ini. Kemudian, verifikasi tahap kedua akan dilakukan pada 23-29 Mei 2013. Dari catatan sementara KPU, Arief mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya sejumlah masalah, di antaranya masih adanya sejumlah bakal caleg yang belum mengisi formulir pernyataan.


Setidaknya, ada 11 formulir pernyataan yang wajib diisi oleh bakal caleg yang diberikan oleh KPU. Selain itu, ada juga bakal caleg yang tidak menyerahkan syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur. "Beberapa pernyataan sebagaimana diminta dalam formulit BB 1-BB 11, beberapa kandidat memang belum memenuhi syarat. Ada yang kurang dua hingga tiga formulir," jelasnya.

Temuan lain yang paling jelas, dikatakan Arief, terdapat sejumlah nama bakal caleg yang terindikasi ganda. Setidaknya, KPU menemukan sebanyak 25 nama bakal caleg yang terindikasi ganda. Para caleg itu, ada yang mencalonkan diri di lebih dari satu daerah pemilihan, atau maju dari lebih satu parpol.

Selain itu, ada juga bakal caleg yang maju di dua lembaga perwakilan, misalnya, ada yang telah mendaftarakan diri sebagai bakal caleg DPRD kabupaten/kota, namun maju juga sebagai bakal caleg DPRD provinsi.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

    Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

    RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

    Nasional
    Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

    Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

    Nasional
    Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

    Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

    Nasional
    Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

    Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

    Nasional
    Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

    Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

    Nasional
    Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

    Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

    Nasional
    Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

    Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

    Nasional
    KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

    KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

    Nasional
    Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

    Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

    Nasional
    Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

    Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

    Nasional
    Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

    Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

    Nasional
    Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

    Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

    Nasional
    'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

    "Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

    Nasional
    Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

    Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X