Parpol Diimbau Laporkan Dana Kampanye

Kompas.com - 06/05/2013, 14:55 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Seluruh calon anggota legislatif dalam Pemilu 2014 diimbau untuk melaporkan seluruh dana kampanye yang digunakan. Pelaporan dana kampanye tersebut guna mengantisipasi timbulnya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Senin (6/5/2013). Menurutnya, imbauan tersebut telah diatur di dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

"Karena sistem proporsional terbuka membuat persaingan bukan saja antarparpol. KPU juga berencana mengimbau para caleg untuk melaporkan dana kampanye," kata Arief.

KPU, kata Arief, akan mengaudit seluruh dana kampanye yang dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu. Hasil audit tersebut nantinya akan diumumkan melalui situs resmi KPU. "Caleg yang enggak melaporkan dana kampanyenya ya enggak apa-apa. Sunnah lah ya. Nanti biar masyarakat menilai, ternyata calegnya transparan atau enggak," katanya.

Namun begitu, KPU berharap setiap bakal caleg dapat melaporkan seluruh pemasukan dan pengeluaran selama masa kampanye secara terbuka. Sampai saat ini, KPU masih terus menggodok rancangan peraturan KPU terkait dana kampanye. Dalam PKPU itu nantinya juga akan diatur mengenai mekanisme pelaporan dana kampanye partai politik.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

    Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

    Nasional
    Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

    Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

    Nasional
    ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

    ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

    Nasional
    Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

    Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

    Nasional
    Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

    Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

    Nasional
    Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

    Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

    Nasional
    Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

    Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

    Nasional
    Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

    Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

    Nasional
    Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

    Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

    Nasional
    Banjir Rasa Pilpres

    Banjir Rasa Pilpres

    Nasional
    ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

    ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

    Nasional
    Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

    Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

    Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

    Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

    Nasional
    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X