Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Capres Alternatif, Gamawan Pilih Pensiun

Kompas.com - 06/05/2013, 13:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjadi salah satu tokoh yang dinilai layak diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden alternatif di Pemilu 2014. Hal itu terungkap dalam riset Pol Tracking Institute.

Bagaimana tanggapan Gamawan? Gamawan memastikan tidak akan maju dalam Pilpres 2014. Bahkan, ia memilih pensiun sebagai pejabat negara setelah berakhirnya masa jabatan di 2014.

"Saya cukup sampai selesai jabatan Mendagri. Saya sudah hampir 20 tahun menjadi pejabat negara," kata Gamawan di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Gamawan mengaku, sebelumnya beberapa kali diajak bergabung dengan parpol atau didorong untuk maju di Pilpres. Hanya saja, ia memilih tetap berkarier sebagai pegawai negeri. Rencananya, akhir tahun 2013, Gamawan akan masuk masa pensiun.

Setelah berakhirnya masa jabatan sebagai menteri, apa yang akan dilakukan? Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengaku ingin menjadi rakyat biasa. Waktu luang nanti, kata dia, akan dimanfaatkan untuk menulis, kegiatan sosial, dan meningkatkan ibadah.

"Biarlah kita dorong tokoh yang mau menjadi pemimpin bangsa," pungkas pria berkumis itu.

Seperti diberitakan, hasil riset Pol Tracking Institute, dari 100 tokoh yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah pascareformasi, Gamawan berada di urutan keenam dengan skor 70,01.

Mereka yang menjadi juri berlatar belakang akademisi bergelar profesor, rektor/guru besar universitas terkemuka, politisi, pakar berbagai bidang bergelar doktor, politisi senior berbagai parpol, pimpinan LSM, tokoh masyarakat dan agama, jurnalis dan tokoh media massa, pengamat politik, serta tokoh pemuda dan mahasiswa.

Adapun aspek yang dinilai, yakni integritas, intelektual/gagasan, visioner, leadership skill, pengalaman prestatif, keberanian mengambil keputusan, komunikasi publik, aspiratif dan responsif, penerimaan publik, dan penerimaan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com