Kompas.com - 06/05/2013, 13:34 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah untuk melayangkan protes keras kepada Pemerintah Inggris. Pasalnya, Prio menilai pemerintah Inggris telah ikut campur terlalu jauh dengan mengizinkan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuka kantor resminya di Oxford.

"Pemerintah harus melakukan protes keras kepada Perdana Menteri dan Ratu Inggris karena ini sudah terlalu jauh ikut campur masalah dalam negeri Indonesia," kata Priyo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Politisi Partai Golkar ini sebaiknya fokus menuntaskan permasalahan dalam negeri, termasuk soal gerakan kemerdekaan Irlandia Utara. Terkait hal tersebut, Priyo yakin Pemerintah Inggris akan keberatan jika Indonesia memiliki niat untuk mendukung Irlandia Utara, misalnya mengizinkan gerakan tersebut membuka kantor kemerdekaan Irlandia Utara di Jakarta.

"Saya ingatkan pada Parlemen dan rakyat Inggris, Inggris juga belum selesai dengan Irlandia Utara. Nanti akan saya sampaikan dalam pertemuan Parlemen Sedunia, bersahabat itu mestinya saling hormat-menghormati," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. Sikap Pemerintah Oxford di Inggris tersebut dinilai mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia.

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford dianggap sikap dualisme yang harus ditentang. Pemerintah diminta untuk tidak permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

    Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

    Nasional
    Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

    Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

    Nasional
    Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

    Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

    Nasional
    Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

    Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

    KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

    Nasional
    Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

    Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

    Nasional
    YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

    YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

    Nasional
    Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

    Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

    Nasional
    Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

    Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

    Nasional
    Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

    Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

    Nasional
    Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

    Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

    Nasional
    Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

    Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

    Nasional
    Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

    Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

    Nasional
    UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X