Kompas.com - 06/05/2013, 13:34 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah untuk melayangkan protes keras kepada Pemerintah Inggris. Pasalnya, Prio menilai pemerintah Inggris telah ikut campur terlalu jauh dengan mengizinkan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuka kantor resminya di Oxford.

"Pemerintah harus melakukan protes keras kepada Perdana Menteri dan Ratu Inggris karena ini sudah terlalu jauh ikut campur masalah dalam negeri Indonesia," kata Priyo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Politisi Partai Golkar ini sebaiknya fokus menuntaskan permasalahan dalam negeri, termasuk soal gerakan kemerdekaan Irlandia Utara. Terkait hal tersebut, Priyo yakin Pemerintah Inggris akan keberatan jika Indonesia memiliki niat untuk mendukung Irlandia Utara, misalnya mengizinkan gerakan tersebut membuka kantor kemerdekaan Irlandia Utara di Jakarta.

"Saya ingatkan pada Parlemen dan rakyat Inggris, Inggris juga belum selesai dengan Irlandia Utara. Nanti akan saya sampaikan dalam pertemuan Parlemen Sedunia, bersahabat itu mestinya saling hormat-menghormati," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. Sikap Pemerintah Oxford di Inggris tersebut dinilai mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia.

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford dianggap sikap dualisme yang harus ditentang. Pemerintah diminta untuk tidak permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

    Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

    Nasional
    Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

    Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

    Nasional
    Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

    Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

    Nasional
    Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

    Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

    Nasional
    Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

    Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

    Nasional
    Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

    Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

    Nasional
    Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

    Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

    Nasional
    KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

    KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

    Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

    Nasional
    Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

    Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

    Nasional
    Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

    Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

    Nasional
    UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

    UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

    Nasional
    Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

    Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

    Nasional
    Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

    Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X