Kompas.com - 06/05/2013, 13:20 WIB
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 17,6 persen calon legislatif DPR ternyata tidak memiliki kartu tanda anggota partainya masing-masing.

Ini menandakan partai politik tergesa-gesa menyusun daftar caleg. Selain itu, parpol juga terkesan asal merekrut calon yang belum diketahui kualitas dan integritasnya.

Peneliti Formappi Lucius Karus, Senin (6/5/2013) di Jakarta mengatakan, Formappi menemukan ada 1.156 caleg atau 17,6 persen dari total 6.576 caleg yang belum memiliki KTA.

PKPI menjadi parpol yang paling banyak mendaftarkan caleg tanpa KTA, mencapai 45 persen.

Berturut-turut adalah PBB (32,3 persen), Hanura (30,4), PPP (27,7), PKB (24,1), Nasdem (17,1), PDIP (11,3), Gerinda (8,8), PKS (6,7), PAN (6,3), Golkar (2,1), Demokrat (0,4).

Setiap parpol rata-rata mendaftarkan 560 caleg, sesuai batas maksimal yang ditetapkan KPU. Menurut Lucius, kartu tanda anggota (KTA) merupakan syarat menjadi caleg sesuai Pasal 19 (n) UU Pemilu.

KTA merupakan salah satu dari sekian banyak dokumen persyaratan lain yang wajib disertakan caleg saat mendaftar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Formappi mengambil sampel KTA hanya demi melihat keseriusan partai maupun calon dalam mempersiapkan diri menjadi caleg," katanya.

Ketiadaan KTA tentu menimbulkan tanda tanya besar. Lucius menilai caleg yang disodorkan merupakan caleg dadakan yang didaftarkan di menit-menit terakhir.

"Bagi kandidat, sudah jelas tanpa KTA, dia hanya menelanjangi dirinya sebagai caleg pragmatis, yang ujug-ujug berniat terjun ke politik tanpa peduli sama sekali dengan ideologi atau misi partai yang mengusungnya," kata Lucius.

 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.