Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MNC SkyVision Bantah Berpihak ke Hanura

Kompas.com - 06/05/2013, 13:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — MNC SkyVision yang mengeluarkan produk Indovision membantah telah berpihak pada Partai Hanura. Hal ini menyusul munculnya sebuah video suara yang diunggah ke Youtube terkait rencana pembuatan saluran khusus di Indovision dan slot khusus di RCTI untuk Partai Hanura.

"Kami tidak pernah menghadiri pertemuan Partai Hanura dan di sana, di setiap pertemuan, bisa saja orang ada minta liputan. Itu sah-sah saja," ujar Head of Corporate Secretary MNC SkyVision Arya Mahendra Sinulingga, saat dihubungi, Senin (6/5/2013).

Arya menuturkan, permintaan serupa juga banyak diterimanya dari partai politik lain ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Namun, semua permintaan itu tidak langsung dikabulkan. "Semua media juga pasti mengalami hal ini, banyak yang minta slot. Tapi apakah akan ditayangkan atau tidak, itu persoalan berikutnya," imbuh Arya.

Ia pun menyatakan, tidak ada satu pun pemberitaan di Grup MNC yang melanggar peraturan perundang-undangan. "Jadi, sampai hari ini tidak ada arahan apa pun baik dalam jumlah maupun komposisi pemberitaan yang berpihak pada partai tertentu, tidak ada. Lihat saja berita kami, sederhana," kata Arya.

Sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos Grup MNC, Hary Tanoedoedibjo, yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Rencananya, di kedua media itu akan dimasuki slot kampanye Partai Hanura.

Adapun berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDPIndonesia pada Minggu (5/5/2013) lalu. "Tetapi, saya lagi berunding dengan Mas Willy untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin Mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."

"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy aja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke Pak Mirdasi."

"Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Willy. Jadi insya Allah.... Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."

"Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan seluruh kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis."

"Mengapa kok kemudian harus digratisin? Ada lanjutannya. Kita kepengin ada satu channel di Indovision itu, yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi Pak Arya."

"Karena itu, akan memudahkan teman-teman di masing-masing kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman sekalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu-membahu untuk memenangkan ini secara bersama-sama."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com