Kompas.com - 06/05/2013, 13:08 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — MNC SkyVision yang mengeluarkan produk Indovision membantah telah berpihak pada Partai Hanura. Hal ini menyusul munculnya sebuah video suara yang diunggah ke Youtube terkait rencana pembuatan saluran khusus di Indovision dan slot khusus di RCTI untuk Partai Hanura.

"Kami tidak pernah menghadiri pertemuan Partai Hanura dan di sana, di setiap pertemuan, bisa saja orang ada minta liputan. Itu sah-sah saja," ujar Head of Corporate Secretary MNC SkyVision Arya Mahendra Sinulingga, saat dihubungi, Senin (6/5/2013).

Arya menuturkan, permintaan serupa juga banyak diterimanya dari partai politik lain ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Namun, semua permintaan itu tidak langsung dikabulkan. "Semua media juga pasti mengalami hal ini, banyak yang minta slot. Tapi apakah akan ditayangkan atau tidak, itu persoalan berikutnya," imbuh Arya.

Ia pun menyatakan, tidak ada satu pun pemberitaan di Grup MNC yang melanggar peraturan perundang-undangan. "Jadi, sampai hari ini tidak ada arahan apa pun baik dalam jumlah maupun komposisi pemberitaan yang berpihak pada partai tertentu, tidak ada. Lihat saja berita kami, sederhana," kata Arya.

Sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos Grup MNC, Hary Tanoedoedibjo, yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Rencananya, di kedua media itu akan dimasuki slot kampanye Partai Hanura.

Adapun berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDPIndonesia pada Minggu (5/5/2013) lalu. "Tetapi, saya lagi berunding dengan Mas Willy untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin Mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."

"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy aja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke Pak Mirdasi."

"Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Willy. Jadi insya Allah.... Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."

"Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan seluruh kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis."

"Mengapa kok kemudian harus digratisin? Ada lanjutannya. Kita kepengin ada satu channel di Indovision itu, yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi Pak Arya."

"Karena itu, akan memudahkan teman-teman di masing-masing kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman sekalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu-membahu untuk memenangkan ini secara bersama-sama."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Litbang Kompas: 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

    Litbang Kompas: 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

    Nasional
    Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

    Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

    Nasional
    Ruang Politik Ganjar Pranowo di antara Partai-partai

    Ruang Politik Ganjar Pranowo di antara Partai-partai

    Nasional
    Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

    Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

    Nasional
    Minta Petani Diversifikasi Pangan, Jokowi: Hati-hati, Jangan Hanya Beras...

    Minta Petani Diversifikasi Pangan, Jokowi: Hati-hati, Jangan Hanya Beras...

    Nasional
    Terkini soal Kasus Brigadir J: Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat

    Terkini soal Kasus Brigadir J: Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

    [POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

    Nasional
    24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

    24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

    Nasional
    Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

    Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

    Nasional
    6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

    6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

    Nasional
    Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

    Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

    Nasional
    Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

    Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

    Nasional
    Undang-undang Darurat Sajam

    Undang-undang Darurat Sajam

    Nasional
    Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

    Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.