Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MNC SkyVision Bantah Berpihak ke Hanura

Kompas.com - 06/05/2013, 13:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — MNC SkyVision yang mengeluarkan produk Indovision membantah telah berpihak pada Partai Hanura. Hal ini menyusul munculnya sebuah video suara yang diunggah ke Youtube terkait rencana pembuatan saluran khusus di Indovision dan slot khusus di RCTI untuk Partai Hanura.

"Kami tidak pernah menghadiri pertemuan Partai Hanura dan di sana, di setiap pertemuan, bisa saja orang ada minta liputan. Itu sah-sah saja," ujar Head of Corporate Secretary MNC SkyVision Arya Mahendra Sinulingga, saat dihubungi, Senin (6/5/2013).

Arya menuturkan, permintaan serupa juga banyak diterimanya dari partai politik lain ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Namun, semua permintaan itu tidak langsung dikabulkan. "Semua media juga pasti mengalami hal ini, banyak yang minta slot. Tapi apakah akan ditayangkan atau tidak, itu persoalan berikutnya," imbuh Arya.

Ia pun menyatakan, tidak ada satu pun pemberitaan di Grup MNC yang melanggar peraturan perundang-undangan. "Jadi, sampai hari ini tidak ada arahan apa pun baik dalam jumlah maupun komposisi pemberitaan yang berpihak pada partai tertentu, tidak ada. Lihat saja berita kami, sederhana," kata Arya.

Sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos Grup MNC, Hary Tanoedoedibjo, yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Rencananya, di kedua media itu akan dimasuki slot kampanye Partai Hanura.

Adapun berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDPIndonesia pada Minggu (5/5/2013) lalu. "Tetapi, saya lagi berunding dengan Mas Willy untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin Mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."

"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy aja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke Pak Mirdasi."

"Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Willy. Jadi insya Allah.... Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."

"Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan seluruh kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis."

"Mengapa kok kemudian harus digratisin? Ada lanjutannya. Kita kepengin ada satu channel di Indovision itu, yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi Pak Arya."

"Karena itu, akan memudahkan teman-teman di masing-masing kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman sekalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu-membahu untuk memenangkan ini secara bersama-sama."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com